J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Gerakan Pro Konstitusi dan Demokrasi Daerah (GPKD) mendesak agar seluruh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada 2024 dibatalkan, mengingat jabatan Ketua MK Suhartoyo dinilai ilegal pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

“PTUN telah memutuskan bahwa pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK batal. Namun, hingga saat ini yang bersangkutan masih tetap menjabat serta mengadili sengketa hasil Pilkada,” ujar Koordinator GPKD, Al Farisi, dalam keterangannya, Sabtu, 1 Maret 2025.

Ia menegaskan bahwa seluruh putusan MK yang diambil di bawah kepemimpinan Suhartoyo kehilangan legitimasi dan layak disebut ilegal, terutama mengingat dampaknya yang signifikan terhadap demokrasi di tingkat daerah.

“Bagaimana mungkin nasib demokrasi daerah diserahkan kepada instansi yang secara struktural dan fungsional diisi serta dijalankan oleh orang bermasalah?” katanya.

GPKD juga menyoroti putusan MK yang mendiskualifikasi beberapa kandidat karena dianggap telah menjabat selama dua periode. Menurut mereka, hal tersebut seharusnya sudah diatur dengan jelas dalam ketentuan perundang-undangan sejak awal, bukan baru dipersoalkan dalam sengketa hasil Pilkada.

“Kenapa baru dipermasalahkan saat nasi sudah menjadi bubur? Seharusnya ini diselesaikan sebelum tahapan Pilkada berjalan, bukan saat hasil sudah ditetapkan,” tambah Farisi.

Ia juga menilai bahwa MK bersama KPU dan Bawaslu seharusnya lebih proaktif dalam mengantisipasi persoalan yang berpotensi merugikan banyak pihak dalam Pilkada.

Sebelumnya, pada Jumat, 28 Februari 2025, massa yang tergabung dalam GPKD menggelar aksi demonstrasi di Gedung Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Suhartoyo dan putusan-putusan MK terkait Pilkada 2024.

Editor: Agung