J5NEWSROOM.COM, Pihak berwenang Thailand telah mendeportasi 40 orang dari etnis Uighur ke China pada bulan lalu. Sejak itu, para penegak hak asasi manusia (HAM) menyatakan bahwa setidaknya sebagian dari delapan orang Uighur yang masih berada dalam tahanan Thailand berisiko mengalami nasib serupa.
Setelah berminggu-minggu membantah rencana pemulangan 48 orang Uighur yang ditahan sejak 2014 akibat masuk secara ilegal, Thailand tiba-tiba menyerahkan 40 dari mereka ke China pada 27 Februari. Langkah ini mendapat kecaman keras dari Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan organisasi HAM internasional, yang menilai tindakan tersebut melanggar perjanjian internasional serta undang-undang Thailand yang mulai berlaku pada 2023. Undang-undang tersebut melarang deportasi ke negara-negara di mana individu yang dipulangkan berisiko mengalami penganiayaan atau penyiksaan.
AS dan negara-negara lain menuduh China melakukan genosida terhadap minoritas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, sementara PBB menyatakan bahwa perlakuan China terhadap kelompok tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, China membantah tuduhan tersebut.
Pemerintah Thailand dan China tidak memberikan pernyataan terkait delapan orang Uighur yang masih berada di Thailand dan tidak menanggapi permintaan komentar dari VOA. Organisasi HAM mengonfirmasi bahwa tiga dari mereka masih berada dalam tahanan imigrasi tanpa dakwaan, sedangkan lima lainnya sedang menjalani hukuman penjara sejak 2020 karena perampokan dan upaya melarikan diri dari pusat penahanan.
Kelima orang yang dipenjara berisiko dideportasi setelah masa hukuman mereka berakhir pada 2029. Namun, organisasi HAM memperingatkan bahwa mereka bisa dipulangkan lebih cepat jika nama mereka dimasukkan dalam daftar tahanan yang mendapatkan pengampunan raja Thailand pada hari libur kerajaan tahunan.
Editor: Agung
