LAPORAN: Fredy

KARIMUN, KOMPAS – Puluhan sopir angkutan kota (angkot) di Kabupaten Karimun menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Karimun, Selasa (18/3/2024). Mereka menolak keberadaan taksi online yang dinilai mengurangi pendapatan mereka.

Dengan menggunakan kendaraan masing-masing, para sopir berkonvoi dari Jalan Poros Karimun menuju Kantor Bupati Karimun. Aksi ini berlangsung dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

Setibanya di kantor bupati, para sopir angkot berkumpul di halaman sambil membawa berbagai poster tuntutan. Salah satu poster bertuliskan, “Menambang bukanlah sampingan untuk kami, tetapi sebagai mata pencaharian tetap untuk periuk nasi.”

Zul Efendi, salah seorang sopir angkot, mengaku kehilangan penghasilan sejak kehadiran taksi online. “Kami masyarakat juga, Pak. Tolong diperhatikan. Gara-gara mereka, kami tak ada penghasilan,” ujarnya.

Koordinator aksi, Rajindra, menyampaikan empat tuntutan utama dari para sopir angkot. Pertama, mereka meminta agar taksi online, khususnya Maxim, dilarang beroperasi di Kabupaten Karimun. Kedua, mereka mendesak pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada sopir angkot sebagai penambang resmi.

Ketiga, mereka meminta Pemkab Karimun bertindak tegas terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan. Keempat, mereka menuntut transparansi mengenai dasar hukum yang memungkinkan taksi online beroperasi di wilayah tersebut.

“Keberadaan taksi online sangat mengganggu karena berdampak pada berkurangnya pendapatan kami,” ujar Rajindra.

Menanggapi aksi tersebut, Plt Sekretaris Daerah Karimun, Djunaidy, mengatakan bahwa pemerintah akan memanggil perwakilan taksi online, angkutan konvensional, dan Organda untuk membahas persoalan ini.

“Kami akan coba dudukkan kembali persoalan ini. Selain itu, terkait titik penjemputan penumpang di rumah sakit maupun pelabuhan, perlu dilakukan penertiban,” ujar Djunaidy.

Editor: Agung