J5NEWSROOM.COM, Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tengah melanda Indonesia mendapat sorotan serius dari Ketua DPR, Puan Maharani. Ia menilai bahwa persoalan ini tidak bisa disikapi hanya dengan solusi jangka pendek, terlebih di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah.
Menurut Puan, saat ini adalah momentum untuk mendorong model ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kewirausahaan produktif dan memiliki daya saing global. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa PHK bukan menjadi akhir perjalanan, melainkan awal dari fase baru ekonomi rakyat yang lebih mandiri dan bermartabat.
“Kita harus pastikan bahwa PHK bukan akhir, melainkan awal dari fase baru ekonomi rakyat yang lebih maju dan bermartabat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, 5 Mei 2025.
Puan juga menambahkan bahwa negara harus hadir dan tidak boleh lepas tangan dalam menghadapi badai PHK. Pemerintah diminta untuk memberikan perhatian serius dan merumuskan formula yang mampu memperbaiki kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh.
Berdasarkan laporan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli kepada Komisi IX DPR, jumlah PHK di Indonesia sejak Januari hingga 23 April 2025 mencapai 24.036 orang. Angka ini sudah mencapai sepertiga dari total PHK sepanjang tahun 2024 yang tercatat sebanyak 77.965 orang, menandakan adanya kenaikan dibanding periode yang sama tahun lalu.
Tiga provinsi dengan jumlah PHK tertinggi tahun ini adalah Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Riau. Sementara sektor yang paling terdampak mencakup industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya.
Editor: Agung
