J5NEWSROOM.COM, Bandung – Ribuan guru honorer di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengancam akan menghentikan kegiatan mengajar selama satu bulan penuh jika pemerintah daerah tidak segera memberikan kejelasan terkait status kepegawaian mereka. Tuntutan ini disampaikan sebagai bentuk kekecewaan terhadap ketidakjelasan pengangkatan dan pengabaian hak-hak dasar para guru yang telah lama mengabdi.

Ketua Forum Guru Honorer KBB, Ahmad Jafar, menyampaikan bahwa para guru dan tenaga kependidikan kategori R2 dan R3—yang merupakan peserta seleksi PPPK tahap 1 tahun 2024 dan tahap 2 tahun 2025—hingga kini belum menerima SK pengangkatan, meskipun telah memenuhi syarat sesuai KepmenpanRB No. 16 Tahun 2025.

Ia menegaskan, guru honorer seharusnya mendapatkan status yang jelas serta penghasilan minimal setara dengan UMK. Jika dalam waktu dekat tak ada kepastian, mereka siap melakukan mogok mengajar selama satu bulan. Ahmad juga mengungkapkan adanya intimidasi dari oknum pejabat sekolah terhadap guru honorer yang hendak menyampaikan aspirasi, yang menurutnya mencederai nilai-nilai pendidikan.

Forum ini juga mendorong Pemkab KBB segera membuat regulasi seperti perbup atau perda guna mengatur standar gaji guru honorer secara adil, guna menghindari ketimpangan antarjenjang dan antarwilayah.

Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua DPRD KBB, Dadan Supardan menyatakan komitmennya untuk mengusulkan anggaran penggajian bagi sekitar 2.300 guru honorer, dengan nominal gaji setara UMK yakni Rp3,3 juta per bulan. Total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp80 miliar per tahun, dan menurutnya hal tersebut masih memungkinkan dengan APBD KBB sebesar Rp3,3 triliun.

Namun demikian, hingga saat ini Dinas Pendidikan KBB belum memberikan tanggapan. Kepala Disdik, Asep Dendih, belum merespons upaya konfirmasi media, sementara para guru honorer makin resah menjelang tahun ajaran baru yang dimulai Juli 2025. Jika tak ada langkah tegas, mogok massal dikhawatirkan akan berdampak pada krisis pendidikan di wilayah tersebut.

Editor: Agung