J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, menegaskan bahwa peningkatan layanan transportasi publik merupakan langkah penting sebelum penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). Menurutnya, masyarakat harus memiliki alternatif transportasi sehingga bisa memilih untuk tidak melewati jalan berbayar.

Taufik menjelaskan bahwa wacana penerapan ERP sebenarnya sudah muncul sejak masa pemerintahan gubernur DKI sebelumnya, namun tertunda karena mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Sebagian warga menilai ERP hanya menambah beban pembayaran seperti pajak, bahkan disamakan dengan jalan tol.

Ia menambahkan, skema ERP kini telah disesuaikan dengan pembatasan waktu, besaran tarif, serta kajian kesediaan masyarakat membayar. Taufik menyebut bahwa pengguna jalan berbayar umumnya berasal dari kalangan menengah ke atas sehingga tidak seharusnya persoalan biaya menjadi halangan.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta sendiri mengusulkan agar ERP diberlakukan setiap hari mulai pukul 05.00 WIB hingga 22.00 WIB, dengan tarif berkisar antara Rp5.000 hingga Rp19.000.

Editor: Agung