J5NEWSROOM.COM, Papua – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah untuk segera mencabut izin perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat, yang terbukti merusak lingkungan. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut.

Menurut Saleh, perusahaan yang merusak alam seharusnya tidak diberi ruang untuk terus beroperasi. Ia mendesak agar perusahaan-perusahaan tersebut menyusun skema ketahanan lingkungan agar dampaknya tidak merugikan masyarakat sekitar.

Politikus PAN itu menyoroti pentingnya menjaga kelestarian alam Raja Ampat, mengingat wilayah tersebut tidak hanya kaya akan sumber daya tetapi juga memiliki nilai strategis sebagai destinasi wisata unggulan. Ia mengingatkan agar keuntungan perusahaan tidak dibayar dengan kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat lokal.

Saleh juga menyampaikan bahwa dua isu utama di Raja Ampat—yakni peningkatan kualitas pariwisata dan kerusakan akibat tambang—sangat berkaitan. Jika aktivitas pertambangan terus merusak lingkungan, maka potensi wisata Raja Ampat juga akan terdampak secara serius.

Editor: Agung