J5NEWSROOM.COM, Pegiat media sosial Jhon Sitorus menilai Kabinet Merah Putih tidak menunjukkan sikap tanggung jawab terkait kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Dalam pernyataannya di platform X pada Senin, 9 Juni 2025, Jhon mengkritik keras sikap para pejabat yang dinilainya saling melempar tanggung jawab dan enggan meminta maaf atas kerusakan tersebut. Ia menyebut mereka sebagai perwakilan negara yang seharusnya bersikap lebih tegas dan terbuka.

Jhon juga menyinggung pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyatakan bahwa izin tambang di Raja Ampat dikeluarkan sebelum ia menjabat. Namun, menurut Jhon, sebagai menteri, Bahlil seharusnya sejak awal sudah memberi peringatan atas izin tersebut, apalagi kementerian terkait seharusnya bekerja sama.

Ia mempertanyakan mengapa pemerintah baru bertindak setelah isu ini menjadi viral, seolah ingin tampil sebagai penyelamat setelah masalah diketahui publik.

Sebelumnya, Bahlil menjelaskan bahwa terdapat lima izin tambang di Raja Ampat, namun hanya satu yang sudah beroperasi, yaitu PT GAG Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk. Izin produksi perusahaan itu diterbitkan pada 2017 dan kegiatan operasional dimulai pada 2018, setelah memiliki Amdal.

Namun demikian, kegiatan tambang tersebut disebut-sebut membahayakan kawasan konservasi laut. Menyikapi hal ini, Menteri Bahlil telah menghentikan sementara operasi tambang nikel di wilayah tersebut.

Editor: Agung