J5NEWSROOM.COM, Batam – Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Batam, Selasa (1/7/2025).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Batam, Haji Aweng Kurniawan, dan dihadiri oleh Wali Kota Batam Amsakar Achmad serta Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra.

Dalam agenda rapat yang berfokus pada penyampaian pandangan umum fraksi, mayoritas fraksi menyerahkan pandangan mereka secara tertulis, meskipun beberapa memilih menyampaikan secara langsung dari podium.

Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Anang Adhan, menyatakan dukungan untuk melanjutkan pembahasan dan menutup penyampaian dengan pantun. Fraksi Golkar, melalui Ketua Fraksi Muhammad Yunus Muda, juga menyatakan dukungan penuh.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), diwakili Warya Burhanuddin, menyampaikan sikap serupa. Adapun Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Fraksi Partai NasDem menyerahkan dokumen pandangan fraksi secara langsung kepada pimpinan rapat tanpa membacakan.

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi salah satu fraksi yang menyampaikan pandangannya secara lisan. Ketua Fraksi PKB, Drs. H. Surya Makmur Nasution, M.Hum, menyampaikan sejumlah catatan, antara lain apresiasi terhadap fokus pemerintah pada belanja infrastruktur pelayanan publik dan pentingnya efisiensi anggaran serta pengawasan ketat.

Fraksi PKB juga menyoroti perlunya kemudahan dalam program bantuan modal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta peningkatan efektivitas program insentif untuk warga lanjut usia. Selain itu, fraksi ini mengangkat isu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor parkir tepi jalan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menurut mereka mencapai Rp 500 miliar.

“Pengelolaan sektor strategis oleh BUMD perlu diaktifkan kembali, termasuk distribusi bahan pokok,” ujar Surya Makmur. Ia juga menyampaikan penolakan terhadap rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, serta meminta peningkatan pelayanan kesehatan, terutama akses rawat inap melalui BPJS di rumah sakit.

Fraksi Gabungan PAN–PPP–Demokrat dan Fraksi Gabungan Hanura–PSI–PKN juga menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan. Tumbur Hutasoit dari Fraksi Hanura–PSI–PKN menambahkan catatan soal keluhan masyarakat atas akses layanan BPJS, termasuk yang dialami anggota dewan sendiri saat berobat di RSUD.

“Seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umum mereka, dan pada prinsipnya menyetujui pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025 dilanjutkan ke tahap berikutnya,” kata Aweng Kurniawan saat menutup rapat.

Rapat paripurna selanjutnya dijadwalkan untuk mendengarkan tanggapan dari Wali Kota Batam atas pandangan fraksi-fraksi.

Editor: Agung