J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menyatakan dukungannya terhadap usulan Komisi VIII DPR RI yang mendorong perubahan status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji. Langkah ini dinilai sebagai ikhtiar strategis dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang lebih profesional dan terintegrasi.

Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik DPP IMM, Ari Aprian Harahap menilai, perubahan tersebut merupakan langkah progresif yang dapat membawa perbaikan signifikan dalam pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia.

“Perubahan BP Haji menjadi Kementerian Haji ini merupakan langkah yang progresif demi terciptanya manajemen pengelolaan haji yang lebih baik lagi ke depannya,” ujar Ari dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Menurut Ari, ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi cita spiritual umat Muslim, dan sudah selayaknya negara menghadirkan sistem yang amanah, adil, dan efisien dalam pelaksanaannya. Ia menilai struktur kelembagaan yang kuat diperlukan demi mewujudkan hal tersebut.

“Sudah saatnya penyelenggaraan ibadah haji ditangani oleh lembaga yang memiliki posisi dan kewenangan penuh, yakni Kementerian Haji. Bukan lagi sekadar badan atau bagian dari kementerian,” tegasnya.

Usulan perubahan tersebut sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, dalam rapat bersama Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/7/2025). Dalam rapat itu, Ansory mendorong agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan penguatan kelembagaan penyelenggara haji melalui pembentukan Kementerian Haji.

“Makanya saya, termasuk dari fraksi ini, menginginkan satu kata. Tolong Gus Irfan dan Pak Wakil Dahnil lobi Presiden, supaya badan ini dalam undang-undang nanti bisa menjadi kementerian,” kata Ansory saat rapat di Komisi VIII.

Dukungan dari DPP IMM ini menambah daftar pihak yang menginginkan penyelenggaraan ibadah haji dilakukan secara lebih terstruktur dan berdaulat, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia. Dengan struktur kementerian, pengambilan kebijakan hingga pelaksanaan teknis diharapkan bisa lebih efektif dan berpihak pada kepentingan umat.

Editor: Agung