J5NEWSROOM.COM, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) mendorong Komisi VI DPR RI untuk terlibat aktif dalam penyusunan roadmap program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, dengan berbasis pada kondisi riil di lapangan.

Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa meski program ini bersifat top-down dari pemerintah pusat, pelaksanaannya sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dan dukungan aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk DPR.

“Kita tidak bisa hanya bentuk badan hukum lalu dilepas. Kita harus rancang skema bisnisnya, pendanaannya, pelatihannya. Semua harus konkret dan diawasi bersama DPR,” ujar Ferry dalam pernyataannya, Sabtu, 12 Juli 2025.

Ferry juga menyambut baik usulan dari Komisi VI DPR untuk menggelar simposium bersama guna merumuskan kebijakan Kopdes Merah Putih secara evidence-based. Menurutnya, penyusunan roadmap bersama legislatif sangat penting agar arah operasional dan pembiayaan koperasi desa bisa terukur dan tepat sasaran.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal pelaksanaan Kopdes Merah Putih agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Ia menolak jika program ini hanya berujung pada seremoni tanpa hasil konkret.

“Secara konsep ini sudah baik. Tapi kunci suksesnya adalah pengawasan sehingga jajarannya harus diperkuat. Kami ingin tahu seberapa siap koperasi ini menerima dan mengelola dana, dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan,” tegas Adisatrya.

Komisi VI DPR sepakat untuk memperkuat fungsi pengawasan agar Kopdes Merah Putih benar-benar menjadi solusi ekonomi desa yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara langsung.

Editor: Agung