J5NEWSROOM.COM, Batam – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bersama Pangkalan Udara (Lanud) Hang Nadim menegaskan pentingnya membangun kolaborasi strategis dengan media di tengah era disrupsi informasi digital, bukan melakukan intervensi. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Media Engagement yang digelar di Batam, Minggu (27/7/2025).
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Bidkoor Kominfo) Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menyatakan bahwa ruang komunikasi publik harus dibangun secara sehat dan konstruktif melalui kemitraan antara pemerintah dan media massa.
“Pemerintah tidak boleh mengintervensi media. Pasal 28F UUD 1945 menjamin kebebasan masyarakat dalam mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi. Yang perlu kita bangun adalah kolaborasi,” ujar Eko dalam forum yang digelar di Hotel Aston Pelita, Batam.
Ia menekankan bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, tantangan seperti disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian menjadi semakin nyata. Oleh karena itu, media sebagai kanal utama informasi memiliki peran sentral dalam menjaga ruang publik yang sehat.
“Pemerintah memiliki hak untuk menyampaikan informasi kepada publik, tapi tidak dalam kerangka yang mengekang kebebasan pers. Jika pemerintah lambat merespons, media pasti akan memberitakan lebih dahulu. Itu realitas saat ini,” katanya.
Dalam paparannya, Marsda Eko juga menyoroti pentingnya literasi digital di masyarakat. Ia menilai bahwa kemajuan teknologi memungkinkan siapa saja menjadi pembuat konten hanya dengan perangkat dasar, namun belum tentu dibekali dengan pemahaman yang cukup soal etika dan akurasi informasi.
“Profesionalisme sangat penting. Media arus utama tetap memiliki tanggung jawab besar sebagai penjaga informasi yang terverifikasi. Media daring atau media sosial tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan media konvensional,” ujar Eko.
Ia mendorong jurnalis dan redaksi untuk terus adaptif serta membangun kanal informasi yang kredibel. Menurutnya, konsep kolaborasi pentahelix—yakni sinergi antara pemerintah, media, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat—perlu diperkuat guna menghadapi tantangan informasi digital.
“Kami berharap media menjadi mitra strategis dalam mendorong literasi dan menyaring informasi yang sehat,” tegasnya.
Sinergi Media dan Aparat
Komandan Lanud Hang Nadim, Letkol Pnb Hendro Sukamdani, yang turut hadir dalam forum tersebut, menyatakan komitmen pihaknya dalam memperkuat sinergi dengan insan pers. Menurut dia, media memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya di kawasan strategis seperti Batam.
“Di era banjir informasi seperti sekarang, kerja sama antara aparat keamanan dan media sangat diperlukan untuk membangun narasi positif dan menangkal hoaks,” kata Hendro.
Ia juga menyampaikan bahwa Lanud Hang Nadim selama ini telah menjalin kemitraan yang baik dengan media lokal maupun nasional dalam menyampaikan informasi secara transparan dan berimbang.
“Kami harap forum ini menjadi ajang silaturahmi untuk memperkuat pemahaman dan membangun kepercayaan antar institusi dalam menjaga ketahanan informasi dan semangat kebangsaan di era digital,” ujarnya.
Dalam forum yang dihadiri para awak media itu, Deputi Eko menyatakan bahwa Kemenko Polhukam akan terus memperkuat koordinasi komunikasi strategis di tingkat daerah. Ia juga menekankan bahwa kehadiran pihaknya di daerah bukan untuk menyelesaikan masalah secara teknis, tetapi untuk menjembatani isu-isu penting ke tingkat pusat.
“Komdigi tidak menyelesaikan masalah langsung di lapangan, tapi mengoordinasikan agar permasalahan teknis dapat dijawab oleh kementerian terkait,” ujarnya.
Eko berharap, ke depan, kegiatan semacam ini dapat dirancang dengan persiapan yang lebih matang, sehingga diskusi yang tercipta menjadi lebih substantif dan berdampak nyata bagi tata kelola komunikasi nasional.
Editor: Agung
