J5NEWSROOM.COM, Pengamat politik senior Ikrar Nusa Bhakti menyatakan bahwa meskipun pemberian abolisi kepada Tom Lembong merupakan langkah penting, hal tersebut belum cukup untuk menyelesaikan persoalan hukum dan moral yang menyertainya. Ia menilai masih ada kasus lain yang harus dituntaskan secara menyeluruh untuk mencapai keadilan.

Dalam pernyataannya melalui kanal YouTube Indonesia Lawyer Club pada Minggu, 3 Agustus 2025, Ikrar juga menyindir keras sikap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang menurutnya telah bersikap kejam terhadap Tom Lembong, meskipun Lembong pernah berjasa dalam pemerintahan.

Ia menyebut Jokowi sebagai sosok politisi yang bisa bertindak tanpa rasa empati. Padahal, Tom Lembong sebelumnya adalah penasihat ekonomi presiden, Kepala BKPM, dan Menteri Perdagangan yang dikenal sangat jujur, namun justru harus menghadapi proses hukum yang berat setelah tak lagi berada dalam kekuasaan.

Ikrar juga menyoroti kejanggalan dalam kemunculan kasus-kasus hukum terhadap tokoh-tokoh seperti Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, yang muncul jauh setelah masa jabatan mereka berakhir. Ia mengungkapkan bahwa Tom menjabat pada 2015-2016 namun kasusnya baru muncul pada 2023, sedangkan Hasto terkait kasus dari 2014 yang baru mencuat setelah Jokowi tak lagi menjabat sebagai presiden dari PDIP.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto bisa membaca kejanggalan tersebut dan bertindak dengan memberikan abolisi dan amnesti sebagai bentuk koreksi atas ketidakadilan yang terjadi sebelumnya.

Editor: Agung