J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dinilai lebih mengutamakan persatuan ketimbang mempertajam konflik antar kubu politik. Langkah Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) pada Jumat, 1 Agustus 2025, dianggap sebagai bukti keterbukaannya terhadap lawan-lawan politik, termasuk yang berasal dari luar pemerintahan.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, sikap inklusif ini membuat posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai terdesak. Prabowo disebut lebih memilih meredam ketegangan daripada menggunakan instrumen hukum untuk menekan pihak yang berseberangan secara politik.

Saiful menjelaskan bahwa Prabowo terlihat mulai mengambil jarak dari Jokowi dan lebih membuka ruang dialog dengan tokoh-tokoh yang sebelumnya berseberangan dengan pemerintah. Ia menilai, perbedaan pendapat tidak seharusnya dibungkam melalui jalur hukum, dan Prabowo tampaknya memahami hal ini.

Dosen Universitas Sahid Jakarta itu juga menilai keputusan memberi amnesti dan abolisi sebagai langkah yang positif bagi kepentingan bangsa, meski menimbulkan kesan bahwa Prabowo sedang membereskan warisan kebijakan era Jokowi. Di sisi lain, manuver ini dinilai bisa melemahkan posisi politik Jokowi, terutama jika Prabowo lebih memilih menjalin kedekatan strategis dengan PDIP, partai pemenang Pemilu 2024, dibanding melanjutkan hubungan politik dengan Jokowi yang dinilai belum jelas arah afiliasi partainya.

Editor: Agung