J5NEWSROOM.COM, Pekanbaru – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru menuntut transparansi penuh dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bentukan Presiden Prabowo Subianto. Tuntutan ini muncul menyusul dugaan adanya praktik “main mata” dalam penunjukan mitra pengelola lahan negara yang telah disita.

Ketua Umum HMI Pekanbaru, Givo Vrabora, mengapresiasi langkah pemerintah mengambil alih aset negara dari penguasaan ilegal. Lahan tersebut rencananya akan dikelola oleh BUMN Agrinas Palma Nusantara melalui kerja sama operasional dengan koperasi masyarakat.

Namun, Givo menilai Satgas PKH dan Agrinas terkesan tertutup dalam pengelolaan lahan sitaan. Hal ini, menurutnya, memberi indikasi bahwa pihak yang lahannya disita berupaya kembali menguasai lahan tersebut melalui koperasi “boneka”.

Ia menegaskan, jika dugaan ini benar, penertiban aset negara hanya akan menjadi cara untuk melegitimasi para mafia tanah. Karena itu, HMI menuntut transparansi total, termasuk membuka kriteria, proses seleksi, dan daftar calon mitra koperasi kepada publik.

HMI juga menolak mitra yang terbukti terafiliasi dengan pihak yang sebelumnya menguasai lahan secara ilegal. Pihaknya memberi ultimatum 7×24 jam kepada Satgas PKH dan Agrinas untuk memenuhi tuntutan, atau HMI akan menggelar aksi turun ke jalan.

Givo menambahkan, aset negara adalah milik rakyat dan harus dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan cukong. Ia mendorong agar pengelolaan kebun sitaan melibatkan masyarakat lokal demi perbaikan ekonomi dan peningkatan mata pencaharian.

Editor: Agung