J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah mencapai kesepakatan awal mengenai postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Kesepakatan ini mencakup penyesuaian target penerimaan dan alokasi anggaran untuk memfokuskan prioritas negara.

Target penerimaan negara dinaikkan sebesar Rp 5,9 triliun sehingga menjadi sekitar Rp 3.153,6 triliun. Kenaikan ini berasal dari tambahan penerimaan dalam bidang kepabeanan dan cukai sebesar Rp 1,7 triliun, serta peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kementerian dan lembaga sebesar Rp 4,2 triliun.

Dari total pencapaian tersebut, pendapatan tambahan akan dialokasikan ke dua pos penting. Sekitar Rp 5,2 triliun akan dijadikan cadangan belanja negara, sementara sisanya sebesar Rp 700 miliar diperuntukkan sebagai cadangan anggaran pendidikan. Distribusi ini disusun berdasarkan prioritas presiden, fungsi utama yang belum dialokasikan, dan potensi dampaknya terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kesepakatan indikator makro ini menjadi landasan pemerintah menyusun Nota Keuangan RAPBN 2026. Penyesuaian termasuk kenaikan target penerimaan menjadi titik tolak bagi pembentukan belanja negara secara keseluruhan dalam RAPBN mendatang.

Postur anggaran ini juga menunjukkan konsistensi antara asumsi makro ekonominya dan alokasi anggaran berbasis hasil pendapatan negara. Dengan demikian, keseluruhan proses penyusunan RAPBN dapat berjalan beriringan dengan patokan performa fiskal yang realistis dan berdampak.

Editor: Agung