J5NEWSROOM.COM, Batam – Komisi III DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Senin (8/9/2025), guna membahas persoalan distribusi air bersih yang masih menjadi keluhan warga di Kelurahan Batu Merah dan Tanjungsengkuang, Kecamatan Batu Ampar. Meski telah dilakukan sejumlah upaya sebelumnya, krisis air di dua wilayah tersebut dinilai belum tertangani secara tuntas.
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi III DPRD Batam ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Muhammad Rudi, dan dihadiri anggota lintas komisi. Sejumlah anggota DPRD dari Komisi I dan Komisi IV turut serta, mencerminkan besarnya perhatian terhadap masalah yang telah berlangsung cukup lama tersebut.
Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, hadir langsung dalam forum tersebut bersama jajaran pejabat BP Batam dan manajemen Air Batam Hilir (ABH). Turut hadir pula perwakilan masyarakat dari Batu Merah dan Tanjungsengkuang, termasuk ketua RW, tokoh warga, pihak sekolah, hingga tenaga kesehatan dari puskesmas setempat.
Dalam forum terbuka itu, warga kembali menyampaikan keluhan mereka terkait sulitnya mendapatkan akses air bersih. Penyediaan tandon air dinilai belum efektif karena jumlahnya terbatas, sementara distribusi air melalui mobil tangki dianggap tidak konsisten dan sulit diakses.
“Air adalah kebutuhan pokok, tapi kami masih kesulitan. Warga yang tinggal di daerah perbukitan bahkan sering tidak kebagian air karena alirannya justru kembali ke bawah,” ungkap salah seorang warga.
Kondisi tersebut tak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga mengganggu layanan di fasilitas umum, termasuk rumah ibadah, puskesmas, dan sekolah. SMAN 14 Batam, misalnya, mengaku harus meminjam fasilitas toilet dari masjid sekitar karena suplai air di sekolah sangat terbatas.
Menanggapi hal ini, Amsakar Achmad menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan air bersih secara menyeluruh. Ia menyebut percepatan pembangunan infrastruktur distribusi air menjadi langkah utama dalam penanganan jangka panjang, dengan target penyelesaian pada pertengahan 2026.
“Proyek ini sedang berjalan. Kami pastikan infrastrukturnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat ke depan,” ujar Amsakar.
Di sisi lain, ia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan menambah jumlah armada mobil tangki serta memperbaiki sistem penjadwalan distribusi sebagai solusi sementara.
Meski demikian, sebagian warga berharap solusi permanen dapat segera direalisasikan. Menjawab itu, Amsakar meminta masyarakat untuk memberi waktu agar pembangunan dapat berjalan optimal. Ia menekankan bahwa langkah yang diambil bukan bersifat tambal sulam, tetapi ditujukan untuk menyelesaikan akar permasalahan secara berkelanjutan.
Komisi III DPRD Batam memastikan akan terus mengawal proses ini. “Kami tidak tinggal diam. Segala bentuk kendala yang dihadapi warga akan terus kami koordinasikan dengan pihak terkait, termasuk ABH dan BP Batam,” ujar Muhammad Rudi.
Editor: Agung
