J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Aliansi Ekonom Indonesia—yang terdiri dari 383 ekonom dan 283 pemerhati ekonomi—mengeluarkan peringatan serius bahwa ekonomi nasional kini berada dalam kondisi “darurat”. Pemicu utamanya adalah akumulasi kebijakan yang dinilai tidak amanah dan merugikan rakyat secara menyeluruh, kata Lili Yan Ing, salah satu inisiator aliansi, dalam konferensi pers virtual.
Aliansi menyoroti meningkatnya ketidakadilan sosial di masyarakat sebagai dampak dari berbagai kebijakan populis dan penggunaan anggaran yang tidak proporsional. Oleh karena itu, mereka menyodorkan tujuh desakan mendesak kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan kondisi ekonomi.
Desakan pertama menuntut perbaikan total misalokasi anggaran, khususnya pengurangan porsi belanja program populis—seperti subsidi energi, hilirisasi, dan program “Makan Bergizi Gratis”—yang dinilai mengambil anggaran dari sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.
Yang kedua, mereka menyerukan pengembalian independensi dan transparansi institusi seperti Bank Indonesia, BPS, DPR, hingga KPK agar terbebas dari intervensi politik dan menjadi pelayan publik yang kredibel.
Selanjutnya, mereka mendesak pemerintah menghentikan dominasi negara—termasuk oleh Danantara, BUMN, TNI, dan Polri—yang justru melemahkan pelaku ekonomi lokal, mengikis persaingan pasar, dan merugikan UMKM dan sektor swasta.
Desakan keempat meminta deregulasi menyeluruh, termasuk simplifikasi birokrasi dan perizinan, serta pencabutan kebijakan diskriminatif seperti content local requirements (TKDN) dan kuota impor, demi menciptakan iklim investasi yang sehat.
Desakan kelima menekankan perlunya kebijakan yang mengurangi ketimpangan: mengintegrasikan bantuan sosial yang tepat sasaran, memperkuat sistem perlindungan sosial adaptif, mendorong UMKM, mengubah subsidi energi menjadi bantuan tunai, serta memberantas praktik judi online lintas negara.
Aliansi juga mendesak pengembalian kebijakan berbasis data dan analisa teknokratis dalam pengambilan keputusan, serta penghapusan program-program populis yang dinilai mengancam stabilitas fiskal nasional.
Terakhir, mereka menyerukan peningkatan kualitas institusi dan tata kelola pemerintahan, melalui penegakan nilai-nilai transparansi, pemberantasan konflik kepentingan, dan penghentian praktik rente.
Editor: Agung
