J5NEWSROOM.COM, Batam – DPRD Kota Batam melayangkan kritik keras terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 yang ditargetkan senilai Rp 4,7 triliun. Bukannya fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, belanja pegawai justru dinilai membengkak hingga melewati batas aturan.
Anggota Komisi I DPRD Batam, yang juga Anggota Fraksi PKS, Muhammad Mustofa, menegaskan komposisi RAPBD 2026 belum memperlihatkan keberpihakan pada kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menyoroti porsi belanja infrastruktur yang hanya mencapai 31 persen dari total anggaran, padahal minimal seharusnya 40 persen. Sebaliknya, belanja pegawai membengkak menjadi 37 persen, melewati batas maksimal 30 persen yang ditetapkan aturan.
“Ini catatan penting yang harus segera dievaluasi Pemko Batam. Jangan sampai anggaran habis untuk birokrasi, sementara pembangunan yang dirasakan masyarakat justru terpinggirkan,” ujar Mustofa, Jumat (12/9/2025).
Selain persoalan struktur anggaran, DPRD juga menyoroti tren peningkatan angka kemiskinan di Batam. Mustofa menilai perlunya pembentukan badan khusus yang berfokus pada pengendalian fluktuasi kemiskinan, bukan sekadar program tahunan bersifat tambal sulam.
“Selama ini penanganan kemiskinan hanya berupa program tahunan yang sifatnya tambal sulam. Batam butuh langkah struktural dan kelembagaan yang kuat,” tegas legislator PKS itu.
Dari sisi pendapatan, Pemko Batam awalnya menargetkan Rp 4,7 triliun. Namun setelah dikoreksi pemerintah pusat, target itu dipangkas menjadi Rp 4,6 triliun karena proyeksi transfer dinilai terlalu tinggi.
Meski demikian, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, tetap optimistis. Ia menegaskan RAPBD 2026 dirancang berdasarkan lima prioritas pembangunan, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur perkotaan, dan reformasi birokrasi.
“RAPBD ini bukan sekadar angka, tetapi arah pembangunan Batam ke depan. Kami ingin agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Amsakar.
Namun, DPRD menilai klaim tersebut belum tercermin dalam angka. Mustofa mengingatkan bahwa dominasi belanja pegawai dapat mempersempit ruang fiskal untuk pembangunan. “Kalau belanja pegawai dibiarkan terus membengkak, maka ruang fiskal untuk pembangunan akan semakin sempit. Batam bisa kehilangan momentum untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dan mengurangi kesenjangan sosial,” pungkasnya.
Editor: Agung
