J5NEWSROOM.COM, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mencatat bahwa dalam kurun waktu 11 bulan, Presiden Joko Widodo sudah dua kali mengeluarkan pernyataan yang dikritik sebagai “ancaman politik” terhadap Prabowo Subianto.

Ancaman pertama ditebar pada 6 Juni 2025, ketika Jokowi menanggapi aksi pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi mengatakan bahwa pemilihan presiden adalah satu paket: jika ingin menjatuhkan Gibran, maka Prabowo juga harus ikut “jatuh.”

Ancaman kedua muncul pada 19 September 2025, ketika Jokowi memerintahkan dukungan bagi pasangan Prabowo-Gibran untuk dua periode. Maknanya, terkesan bahwa Prabowo hanya memiliki jalan maju sebagai calon presiden 2029 jika Gibran turut menjadi calon wakil presiden bersamanya.

Said Didu menilai bahwa pernyataan Jokowi ini merupakan bentuk tekanan politik terhadap partai atau tokoh yang mungkin berbeda pendapat. Ia menyebut bahwa langkah tersebut merupakan bagian strategi menjaga kekuasaan dan posisi politik Gibran di masa depan.

Publik saat ini menunggu respons dari pihak Prabowo dan juga partai pendukungnya mengenai tuduhan “ancaman politik” ini. Banyak yang menilai bahwa hal ini memicu perdebatan soal batas wajar kritik dan tekanan dalam politik, serta bagaimana peran Presiden harusnya dijaga agar tetap netral terhadap kontestasi politik.

Editor: Agung