J5NEWSROOM.COM, Amnesty International Indonesia menyampaikan kritikan terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB, dengan menyebut bahwa retorika mengenai kesetaraan, keadilan, dan perdamaian tidak selaras dengan kebijakan dalam negeri Indonesia.

Direktur Eksekutif Amnesty, Usman Hamid, mencatat bahwa dalam pidatonya Prabowo menggunakan istilah “catastrophe” ketimbang menyebut tindakan yang terjadi di Palestina sebagai genosida. Menurutnya, pilihan kata tersebut berpotensi melemahkan tuntutan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat.

Amnesty juga mempertanyakan komitmen Prabowo terhadap HAM internal. Dalam kritiknya, Usman menyebut bahwa pemerintah belum cukup menanggapi kasus-kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas dan pelanggaran HAM masa lalu yang belum selesai.

Lebih jauh, lembaga HAM ini mendesak agar Indonesia mengambil langkah nyata di luar pidato, seperti menghentikan investasi di perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran HAM atau konflik, serta menuntut pembongkaran permukiman ilegal di Palestina.

Amnesty menegaskan bahwa pidato di panggung internasional akan lebih bermakna bila disertai tindakan konsisten di dalam negeri. Mereka mengingatkan bahwa kredibilitas Indonesia dalam memperjuangkan HAM tidak hanya ditentukan dari kata-kata, tetapi dari fakta dan implementasi nyata kebijakan.

Editor: Agung