Kompetensi dan Integritas Jadi Tolok Ukur: Wamen Haji Dahnil Anzar Tegaskan Layanan Haji Bebas Intervensi Ormas

Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dr. H. Dahnil Anzar Simanjuntak saat menghadiri Koordinasi dan Konsolidasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2026 di PIH Batam, Jumat (26/9/2025). (Foto: Aldy/BATAMTODAY)

J5NEWSROOM.COM, Batam – Suasana penuh kekeluargaan mewarnai ruang pertemuan, di hotel Pusat Informasi Haji (PIH) Kota Batam, ketika Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dr. H. Dahnil Anzar Simanjuntak, membuka pidatonya dengan pantun khas Melayu.

Pidatonya pun mengalir lembut namun sarat pesan kebangsaan, seolah menegaskan bahwa tradisi lokal tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari semangat pelayanan nasional.

“Santri ke pasar beli kue bolu, kue bolu masak di atas tungku. Kemenag dan Kemenhaj kompak selalu, semuanya demi Indonesia yang maju,” bunyi pantun yang dilantunkan Wamen, saat membuka pidatonya.

Pidato tersebut disampaikan dalam acara Koordinasi dan Konsolidasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2026 yang digelar beraama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, dan hadiri berbagai ormas Islam termasuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) Batam dan Kepri, penyelenggara haji, dan tokoh agama lainnya, Jumat (26/9/2025).

Dalam kesempatan itu, Dahnil menyampaikan pesan penting: penyelenggaraan ibadah haji harus berlandaskan meritokrasi, integritas, dan profesionalisme. Ia menegaskan bahwa layanan haji adalah amanah negara yang tak boleh dikotori oleh kepentingan kelompok maupun bendera organisasi masyarakat.

“Kita ingin meritokrasi itu bekerja. Jadi, tidak ada lagi urusan membawa nama ormas ketika berurusan dengan Kementerian Haji dan Umrah. Mohon dicatat, ini harus jelas,” tegas Dahnil.

Ia mencontohkan anggapan yang sering berkembang di masyarakat, seakan-akan berurusan dengan pejabat tertentu harus membawa nama besar organisasi, seperti NU atau Muhammadiyah. Menurutnya, hal itu adalah pandangan keliru yang harus diluruskan.

“Datang ke Gus Irpan, bawa NU. Datang ke Dahnil, bawa Muhammadiyah. Pak, tidak ada urusan seperti itu. Mau Anda NU, Muhammadiyah, Al-Washliyah atau apapun latar belakang ormasnya, semua akan kita layani dengan standar yang sama,” ungkapnya.

Lebih jauh, Dahnil menjelaskan bahwa yang menjadi tolok ukur dalam pelayanan haji bukanlah latar belakang organisasi, melainkan kualitas pribadi setiap petugas maupun jemaah. “Datanglah membawa kompetensi dan integritas, selesai. Semua akan kita urus sesuai SOP. Karena tugas kami adalah memastikan setiap urusan haji berjalan baik, adil, dan profesional,” tambahnya.

Ia menambahkan, acara koordinasi dan konsolidasi ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga forum penyamaan visi bagi seluruh pemangku kepentingan haji di Kepulauan Riau. Dengan arahan tegas dari pusat dan komitmen kuat dari daerah, diharapkan penyelenggaraan haji tahun 2026 dapat berjalan lebih baik dan memberi kesan mendalam bagi para jemaah.

“Selama kita bekerja dengan amanah dan kejujuran, Insyaallah ibadah haji akan terlaksana dengan baik, dan jamaah kita akan kembali dengan membawa haji yang mabrur,” pungkas Wamen Dahnil.

Editor: Agung