J5NEWSROOM.COM, Sosiolog dan pengamat kebijakan publik, Sulfikar Amir, menyatakan bahwa sikap yang diambil oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak membayar utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung mencerminkan keinginan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Amir menilai sangat kecil kemungkinan seorang menteri membuat pernyataan tegas seperti itu tanpa adanya persetujuan dari Presiden. Menurutnya, keputusan Purbaya untuk menolak membayar utang proyek tersebut adalah bentuk pelaksanaan kebijakan yang telah direstui oleh Prabowo.

Ia menjelaskan bahwa proyek kereta cepat bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga simbol besar dari pemerintahan sebelumnya. Karena itu, langkah untuk menolak pembayaran utang dinilai tidak hanya bersifat ekonomi, melainkan juga memiliki makna politik yang menunjukkan arah baru pemerintahan saat ini.

Sulfikar menilai, langkah ini bisa menjadi sinyal bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran berkeinginan meninjau kembali kebijakan dan proyek besar yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya.

Ia juga mendorong agar proyek kereta cepat diaudit secara menyeluruh, mengingat besarnya implikasi politik dan keuangan yang menyertainya.

Sumber: RMOL
Editor: Agung