J5NEWSROOM.COM, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan bahwa seluruh kementerian dan lembaga harus ikut andil dalam mengantisipasi kendala pasokan bahan pangan untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menyebut bahwa BGN telah menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dan Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia. Dalam MoU tersebut, TNI AD mengerahkan Kodim-Kodim untuk peternakan ayam petelur dan penanaman lahan pangan, sedangkan Kementerian Koperasi menyiapkan dana bergulir ke koperasi produksi untuk memasok bahan pangan ke dapur-dapur MBG.

Dalam rapat perdana Pelaksana Harian Tim Koordinasi MBG yang dihadiri perwakilan tiga Kementerian Koordinator dan 13 K/L, Nanik menegaskan bahwa keterlibatan semua pihak sangat penting agar program unggulan presiden ini berjalan lancar. Di antaranya, usulan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tentang tata kelola distribusi dan varian dalam menu MBG untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan bahwa dari lebih 14.000 dapur SPPG-SPPG yang beroperasi, baru 4.590 yang mengajukan SLHS (Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi) dan hanya 1.218 yang telah mendapatinya. Persoalan utama adalah masih ditemukan bakteri E. coli di air serta belum terpenuhinya persyaratan fisik dapur.

Perwakilan dari Kemenko Pembangunan Manusia melaporkan bahwa sinergi dengan desa telah menghasilkan rencana alokasi 20 % dana desa untuk ketahanan pangan. Meski demikian, bahan pangan produksi petani, peternak, dan nelayan lokal masih sering ditolak karena belum memenuhi standar dapur MBG—oleh karena itu, perlu pembentukan pokja penyiapan bahan pangan khusus.

Editor: Agung