J5NEWSROOM.COM, Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah perlu dijaga agar tetap bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini menjadi perhatian Kementerian Haji dan Umrah yang menegaskan komitmennya untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyatakan bahwa kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat penting sebagai upaya pencegahan sejak awal. Ia menegaskan bahwa pengawasan ekstra diperlukan terutama dalam pengadaan barang dan jasa agar tidak muncul celah penyalahgunaan.

Sementara itu, Kejaksaan Agung dilibatkan dalam pengawasan proses rawan korupsi di haji dan umrah. Ia menekankan pentingnya pemantauan yang melekat di setiap tahap pelaksanaan agar praktik manipulasi bisa diminimalisir.

Masyarakat juga diimbau untuk ikut serta dalam mengawal penyelenggaraan ibadah ini. Partisipasi publik dianggap kunci agar proses haji dan umrah berjalan adil dan sesuai aturan, tanpa praktik-praktik gelap yang bisa merugikan jamaah.

Dengan kerja sama antarlembaga dan dukungan masyarakat, diharapkan penyelenggaraan haji dan umrah bisa mencerminkan nilai keagamaan sekaligus integritas negara yang kuat.

Editor: Agung