J5NEWSROOM.COM, Bupati Siak, Afni Zulkifli, menyampaikan keberatannya terhadap kebijakan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang dinilai berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat di daerah. Ia melontarkan kritik tersebut melalui kolom komentar di akun media sosial resmi Kementerian Keuangan dan Menteri Keuangan karena merasa surat dan upaya audensi sebelumnya tidak ditanggapi.

Dalam komentarnya, Afni menegaskan bahwa pemangkasan dana transfer itu bukan permintaan bantuan, tetapi upaya menagih hak yang seharusnya diterima oleh rakyat Siak. Ia menyebut bahwa pemangkasan dana tersebut membuat pemerintah daerah seperti “mengemis ke pusat”, karena harus mempertahankan pelayanan dasar meski anggaran berkurang drastis.

Pemangkasan dana transfer disebut mencapai sekitar 50 persen dari jumlah seharusnya diterima. Kondisi ini dikhawatirkan sebabkan berbagai kewajiban pemerintah daerah tidak bisa dipenuhi, termasuk pembayaran gaji ASN, perangkat kampung, guru ngaji, kader posyandu, beasiswa bagi anak kurang mampu, serta hak honorer dan penerima bantuan sosial lainnya.

Afni juga menyoroti bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Siak sejauh ini tergolong baik. Penyerapan anggaran disebut optimal dan penyaluran dana desa telah mencapai target penuh. Namun meskipun demikian, dana yang semestinya diterima daerah kembali dipangkas, tanpa penjelasan yang jelas dari pihak pusat.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah sudah berulang kali menyampaikan keberatan melalui surat dan kunjungan langsung ke Kementerian Keuangan, bahkan diikuti oleh pimpinan DPRD Siak. Namun respons yang diterima tetap minim, sehingga ia memilih menyampaikan langsung keluhannya melalui media sosial.

Di tengah kondisi tersebut, Afni meminta agar pemerintah pusat segera menyalurkan hak dana transfer Kabupaten Siak agar kewajiban pemerintahan dan hak masyarakat dapat terpenuhi. Ia menegaskan bahwa aspirasi ini disampaikan semata demi kepentingan warga yang membutuhkan pelayanan publik yang berkelanjutan.

Editor: Agung