J5NEWSROOM.COM, Sejumlah pengamat dan tokoh masyarakat mengkritik proses pembangunan di berbagai daerah karena dinilai lebih mengutamakan proyek besar dibanding kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan. Mereka menyatakan bahwa ambisi pembangunan kerap menyingkirkan kepentingan masyarakat lokal serta merusak alam sekitar.

Kritik ini mencuat setelah beberapa proyek infrastruktur dilaksanakan tanpa dialog yang memadai dengan warga terdampak. Alhasil, masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam merasa tersingkir karena tanahnya terampas atau fungsi lahan berubah tanpa kompensasi yang adil. Banyak warga desa menyampaikan bahwa upaya mempertahankan mata pencaharian mereka justru semakin sulit karena akses terhadap lahan dan sumber daya alam terbatas.

Selain itu, para pengkritik menilai bahwa aspek lingkungan sering kali dilupakan dalam perencanaan pembangunan. Hutan, sungai, serta ekosistem pesisir menjadi korban dari aktivitas pembangunan yang menimbulkan kerusakan dan menurunkan kualitas hidup. Mereka menekankan bahwa pembangunan harus berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan agar tidak menyisakan kerusakan jangka panjang bagi generasi berikutnya.

Beberapa tokoh akademisi turut angkat suara, mengatakan bahwa pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis akan menciptakan ketimpangan serta krisis lingkungan. Mereka mengusulkan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif, di mana suara rakyat lokal dan analisis dampak lingkungan menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap proyek.

Pernyataan ini juga mendapat respons dari organisasi lingkungan dan komunitas adat yang terlibat langsung dalam pelestarian alam. Mereka menilai bahwa hak masyarakat atas tanah dan lingkungan perlu dilindungi dengan kuat, serta memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan hak asasi dan keberlanjutan alam.

Dalam tanggapannya, beberapa pejabat pemerintah menyatakan bahwa pembangunan tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan melalui serangkaian studi dampak serta forum konsultasi publik. Namun, para pengkritik menilai bahwa pelaksanaan di lapangan kadang tidak sesuai dengan prinsip yang dicanangkan, sehingga perlu adanya evaluasi menyeluruh.

Kasus ini menjadi perdebatan antara dorongan percepatan pembangunan dengan kebutuhan untuk menjaga hak masyarakat dan kelestarian lingkungan. Banyak pihak berharap adanya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan upaya pelestarian alam serta peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil.

Sumber: RMOL
Editor: Agung