J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Pemerintah mencatat afirmasi peringkat kredit Indonesia pada level Baa2 oleh lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service. Penilaian tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi nasional serta kuatnya fondasi struktural perekonomian Indonesia.
Moody’s menilai kekuatan ekonomi Indonesia ditopang oleh endowment sumber daya alam, struktur demografi yang menguntungkan, serta kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan secara hati-hati dan konsisten. Afirmasi peringkat ini sekaligus menunjukkan kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global.
Kondisi fundamental ekonomi nasional hingga kini dinilai tetap solid. Hal itu tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto sebesar 5,39 persen pada kuartal IV 2025 yang menjadi pertumbuhan tertinggi sejak pandemi Covid-19, serta pertumbuhan tahunan 2025 sebesar 5,11 persen. Dari sisi fiskal, defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3 persen terhadap PDB, dengan rasio utang pemerintah sekitar 40 persen terhadap PDB.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan, pemerintah optimistis perkembangan kebijakan dan penguatan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang dijalankan akan menjawab berbagai perhatian yang disampaikan lembaga pemeringkat.
“Terkait perubahan outlook, kami yakin kebijakan dan kerangka kelembagaan yang diimplementasikan akan merespons kekhawatiran yang ada,” ujar Haryo.
Dalam upaya mendorong investasi, pemerintah telah menuntaskan kerangka hukum dan kelembagaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang memisahkan fungsi regulasi BUMN dan operasional Danantara. Implementasi kebijakan tersebut ditandai dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Danantara Tahun 2026 kepada Komisi XI DPR RI.
Sejalan dengan itu, sistem pembiayaan pembangunan diarahkan lebih terstruktur. Program prioritas nasional tetap dibiayai melalui APBN sesuai kerangka fiskal yang berlaku, sementara pembiayaan pembangunan lainnya didukung Danantara. Skema ini bertujuan menjaga disiplin fiskal sekaligus memobilisasi sumber pembiayaan alternatif tanpa menambah beban APBN.
Komitmen menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen juga tercermin dari realisasi defisit APBN 2025 sebesar 2,92 persen serta target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen.
Salah satu program prioritas yang dibiayai APBN adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diposisikan sebagai investasi strategis penguatan sumber daya manusia. Program ini telah didukung oleh lebih dari 22.000 dapur komunitas, menjangkau lebih dari 55 juta penerima manfaat, serta menciptakan lebih dari 1 juta lapangan kerja. Efisiensi anggaran dilakukan melalui pengendalian belanja administratif tanpa mengurangi belanja pembangunan inti.
Di sektor pasar modal, reformasi struktural juga terus dipercepat melalui koordinasi pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia. Langkah-langkah tersebut meliputi peningkatan minimum free float menjadi 15 persen, penguatan transparansi kepemilikan manfaat akhir, percepatan demutualisasi bursa, serta peningkatan kualitas keterbukaan informasi. Draf regulasi terkait dijadwalkan terbit pada Maret 2026.
Ke depan, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga kredibilitas kebijakan melalui konsistensi fiskal, transparansi tata kelola Danantara, penguatan integritas pasar modal, serta koordinasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga.
“Komunikasi menjadi kunci agar Danantara dan perbankan Indonesia dapat memberikan kepastian arah kebijakan fiskal dan moneter kepada lembaga pemeringkat,” ujar Haryo.
Editor: Agung
