Memanas, Debat Perdana Cawapres Ketika Bahas IKN

Calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah), bersama cawapres lainnya Muhaimin Iskandar (kiri) dan Mahfud MD dalam debat yang disiarkan televisi di Jakarta, Jumat, 22 Desember , 2023. (AP/Tatan Syuflana)

J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sempat memicu perdebatan yang cukup alot antar calon wakil presiden dalam debat cawapres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di, Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (22/12).

Gibran Rakabuming Raka, cawapres nomor urut dua menegaskan bahwa pembangunan IKN merupakan komitmen dari dirinya dan capres Prabowo Subianto untuk melanjutkan pemerataan pembangunan. Menurutnya, IKN kelak akan bisa membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, membuka akses dan konektivitas sekaligus membuka lapangan kerja.

“IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia dan juga sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia,” ungkap Gibran.

Menurutnya, banyak pihak yang gagal paham mengenai pembiayaan daripada pembangunan calon ibu kota negara ini dengan mengira sepenuhnya akan didanai dari anggaran negara. Padahal, hanya 20 persen APBN yang digelontorkan untuk pembangunan IKN tersebut. sisanya 80 persen, katanya akan berasal baik dari para investor domestik dan luar negeri.

Calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD pun bertanya kepada Gibran apakah sudah ada investor yang masuk, mengingat sumber pendanaan daripada investor inilah yang sangat dibutuhkan.

“Saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik anggaran untuk IKN hanya 20 persen dari APBN. Saya melihat, sampai sekarang belum ada satu pun investor yang masuk. Kalau ada sebutkan investor mana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha tertentu sekarang ini,” kata Mahfud.

Gibran pun menyanggah pernyataan Mahfud yang menyatakan belum adanya investor yang masuk. Ia menyebutkan berbagai investor domestik sudah berkomitmen untuk berinvestasi seperti salah satunya Mayapada Group.

Sementara itu, cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar, mengatakan bahwa ia dan pasangannya, Anies Baswedan sedari awal memang berkomitmen untuk tidak melanjutkan pembangunan IKN. Menurutnya masih ada hal lain yang lebih mendesak untuk dilakukan oleh pemerintahan yang akan datang.

“Kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek besar yang ambisius, IKN sebagai salah satunya, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir Rp500 triliun. Padahal satu persen saja dari Rp400 triliun untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling infrastruktur yang untuk SDM tiga persen dari seluruh anggaran IKN bisa membangun sekolah yang baik di seluruh Kalimantan, itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas,” ungkap Muhaimin.

Namun kemudian, debat menjadi semakin memanas ketika Muhaimin berencana untuk membangun 40 kota baru yang memiliki level sama dengan Jakarta jika kelak ia dan Anies terpilih untuk memimpin Indonesia.

“Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal, harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana memadai sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya. Perumahan tidak terlalu jauh dari pusat pekerjaan, dimana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan,” tambah Muhaimin.

Pernyataan ini pun ditimpali oleh Gibran dengan cukup pedas. “Gus Muhaimin ini agak aneh ya, pengen bangun kota selevel Jakarta tapi tidak setuju sama IKN? Tapi monggo lah ya gak papa,” kata Gibran.

Gibran bahkan sempat menyatakan bahwa Muhaimin tidak konsisten karena dulu sempat menyambangi IKN untuk meresmikan pembangunan IKN dengan potong tumpeng bersama.

Mahfud sendiri cukup kaget dengan visi dan misi dari Anies dan Muhaimin yang ingin membangun 40 kota baru yang sama levelnya dengan kota metropolitan Jakarta.

“Cak Imin (panggilan akrab Muhaimin, red) saya agak kaget juga, mau membangun 40 kota selevel Jakarta. Ya apa itu bisa dilaksanakan lima tahun? Berapa kota dalam lima tahun? Ini IKN sudah puluhan tahun baru dilaksanakan, itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji. Belum ada yang melaksanakan. Luar biasa menurut saya,” timpal Mahfud.

Pertumbuhan Ekonomi Tujuh Persen

Pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memiliki target pertumbuhan ekonomi bisa mencapai tujuh persen apabila kelak memimpin negeri ini.

Menurutnya, target tujuh persen tersebut sebenarnya cukup pantas mengingat sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar lima persen saja? Menurutnya hal ini karena menjamurnya praktik korupsi di berbagai sektor di Indonesia.

“Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor, impor dan investasi,” kata Mahfud.

Praktik korupsi tersebut, ujarnya, terjadi juga di tingkat legislatif, eksekutif dan yudikatif.

“Kita menginjak bumi ada korupsi di pertambangan, kita ke laut ada korupsi di kelautan, kita melihat udara pesawat terbang ternyata di korupsi. Akibatnya rakyat miskin. Maka, kuncinya (pertumbuhan ekonomi mencapai tujuh persen) adalah bagaimana kita memberantas korupsi,” tegasnya.

Anies dan Muhaimin menargetkan pertumbuhan ekonomi yang cukup moderat yakni di kisaran 5,5-6 persen. Menurutnya, target tersebut cukup realistis dalam kondisi saat ini. Dirinya dan Anies, ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang diinginkannya dan Anies harus memiliki dampak langsung kepada masyarakat, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan percepatan pemerataan pembangunan.

“Target 5,5-6 persen itu, dengan kalkulasi agar kalau kita tidak terlampau realistis, kita khawatir ujung-ujungnya utang luar negeri lagi. Utang luar negeri yang terlampau banyak ini mengakibatkan beban, bukan hanya pemerintahan, tetapi anak cucu kita akan mengalami beban utang yang panjang. Salah satunya adalah bagaimana agar APBN kita sehat sekarang saja prosentase Rp3000 triliun APBN saja untuk membayar utang cukup tinggi, sehingga tidak kurang dari 20 persen APBN untuk membayar utang luar negeri. Sehingga target yang berjumlah 5,5-6 persen itu realistis yang tidak akan membebani bagi proses pembangunan kita di masa yang akan datang,” jelasnya.

Ekonom Indef Berly Martawardaya tidak sependapat dengan apa yang dikatakan Gibran bahwa IKN bisa menjadi simbol pemerataan. Menurutnya, IKN hanya sekedar kehadiran kota megah di luar pulau Jawa.

Selain itu, ia menekankan dampak ekonomi dari IKN itu pun tidak akan terlalu besar terhadap perekonomian tanah air. Pasalnya, IKN dikhususkan sebagai kota pemerintahan. “Dampak ekonominya kecil, karena bukan sebagai kota industri, kalau kota industri ada dampaknya. Ini menarik, IKN disebut sebagai simbol pemerataan yang justru (menurut saya) akan meningkatkan kesenjangan. Kenapa? Karena anggarannya besar, dan dampaknya juga masih kecil atau lama,” ungkap Berly.

Menurutnya, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan IKN akan lebih besar dampaknya bagi perekonomian tanah air apabila dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di luar pulau jawa seperti pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, sektor kesehatan dan lain-lain.

Ia pun mengomentari target pertumbuhan ekonomi tujuh persen yang diusung oleh Ganjar-Mahfud. Menurutnya, masih banyak yang harus diperbaiki dari sisi pemerintah apabila ingin mencapai pertumbuhan ekonomi tujuh persen selain memberantas korupsi.

“Kalau ditanya realistis yang targetnya lebih rendah tentu yang realistis. Kalau dalam kontestasi politik tentu ada target tapi perlu jelas bagaimana mencapainya apakah otomatis dengan membasmi korupsi maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi? Kan tidak, tapi perlu perbaikan regulasi dan sebagainya,” katanya.

“Sayang sekali SDM tidak banyak dibahas, karena kualitas pendidikan kita mengalami penurunan. Itu juga catatan dimana kalau ada orang investasi inginnya kan mengurus izinnya gampang, habis itu SDM-nya bagus, tidak korupsi, dan sebagainya,” pungkasnya.

Sumber: voaindonesia.com
Editor: Saibansah