J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Politikus Senayan yang juga Wakil Ketua Takmir Masjid (LTM) PBNU, Nasyirul Falah Amru menyayangkan omongan Nusron Wahid yang cenderung mengoreksi pernyataan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
“Nusron sebagai ketua lembaga di PBNU semestinya tidak perlu bicara begitu. Apalagi Gus Yahya hanya ditanya wartawan. Itupun hanya jangan-jangan (dendam pribadi), bisa benar bisa salah,” kata Gus Falah sapaan putra tokoh senior PPP, KH. Amru Al Mu’tashim itu, Selasa (30/7/2024) di Jakarta.
Gus Falah malah menilai apa yang dilakukan Nusron-lah yang cenderung bermuatan dendam pribadi. “Kelihatan ada dendam pribadi. Padahal Nusron ini ‘kan masih tercatat sebagai salah satu ketua lembaga di PBNU, yakni LPP PBNU,” kata Gus Falah.
Nusron memang baru direposisi jabatannya di PBNU dari yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum kini menjadi Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) PBNU.
Reposisi jabatan ini sebenarnya untuk menjalankan aturan organisasi di PBNU, di mana Wakil Ketua Umum tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan pengurus harian partai politik.
Gus Falah lantas mencontohkan dirinya juga berpindah jabatan dari Ketua PBNU. Sebab, politikus Senayan itu merangkap jabatan lain sebagai pengurus harian di salah satu sayap politik PDI Perjuangan.
“Saya juga diturunkan dari ketua PBNU kini menjadi wakil Ketua Lembaga Tamir Masjid PBNU. Tapi ‘kan ini aturan organisasi jadi harus dijalani,” kata dia.
Gus Falah lantas mengatakan, sebelum mengoreksi pernyataan Gus Yahya, Nusron harusnya juga melihat tayangan secara utuh konteks pernyataan Gus Yahya.
Ungkapan Gus Yahya tentang Pansus Haji sebenarnya sebatas menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers pleno PBNU. Gus Yahya juga mengatakan pada wartawan yang tanya bahwa Pansus haji bukanlah urusan PBNU.
Namun karena wartawan tetap mengejat dengan pertanyaan itu, Gus Yahya kemudian menjawab secara normatif bahwa pelaksanaan haji bisa dilihat dari respon atau survei masyarakat apakah pelaksanaan haji tahun ini berhasil atau tidak.
Faktanya, banyak masyarakat yang menilai haji kali ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Jika Pansus tetap jalan, Gus Yahya secara berkelakar mengatakan, kemungkinan ada masalah pribadi di dalamnya.
Nusron Minta PBNU Fokus Urus Umat dan Pesantren
Sementara itu, anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024, Nusron Wahid, meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk fokus mengurus umat dan pesantren saja. Tidak perlu membuat pernyataan yang menuai polemik di masyarakat.
Wakil Ketua Umum PBNU 2021-2023 ini juga mengimbau agar semua elemen kelembagaan, baik organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun lembaga negara untuk saling menghormati hak masing-masing.
“Sebaiknya antarelemen saling menghormati haknya. PBNU fokus urus umat dan pesantren. Soal Pansus Hak Angket (Haji) sudah ada mekanisme dan aturannya di DPR. Ini urusan DPR dengan Menteri Agama,” kata Nusron Wahid kepada wartawan, Senin (29/7/2024).
Legislator dari Fraksi Golkar ini menegaskan, pernyataan Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf yang menuding DPR membentuk pansus karena urusan pribadi tidaklah tepat.
“Tidak ada kaitannya dengan yang lain, termasuk PBNU yang bukan bagian dari pemerintahan. Apalagi jika dibawa pada sentimen pribadi, tidak pada tempatnya,” tegasnya.
Lebih lanjut Nusron menjelaskan, DPR dalam melakukan haknya membentuk Pansus Angket Haji pasti memiliki indikasi, data, dan landasan hukum yang kuat. Data-data tersebut nantinya akan diverifikasi dan dibuktikan dalam proses angket yang berjalan.
“Kalau memang haji tidak dianggap masalah dan baik-baik saja tentu tidak akan ada Pansus Haji. Ini proses biasa, proses dialektika data dan fakta antara DPR dan menteri agama,” ucapnya.
“Kita ikuti saja prosesnya dengan transparan dan akuntabel supaya tidak menimbulkan fitnah dan rumor antara DPR dan Kementerian Agama,” demikian Nusron Wahid
Sumber: RMOL
Editor: Agung
