J5NEWSROOM.COM, Pemerintah Turki pada Selasa menunda pembahasan di parlemen hingga 2025 terkait usulan pajak atas kartu kredit yang akan digunakan untuk mendanai industri persenjataan. Penundaan ini disebabkan oleh konflik yang terjadi di negara tetangganya.
Warga Turki yang marah, setelah mengalami inflasi dua digit, mendesak bank mereka untuk menurunkan batas kredit. Desakan ini muncul setelah partai AKP yang berkuasa mengajukan rancangan undang-undang pajak ke parlemen pada Jumat (11/10).
Setelah protes publik, AKP mengumumkan pada Selasa (15/10) bahwa mereka menunda debat tentang rancangan undang-undang tersebut hingga tahun depan.
“Ada beberapa keberatan dari warga negara kita. Kami akan memeriksa semua ini secara terperinci,” kata Ketua Fraksi AKP di parlemen, Abdullah Guler.
“Kami telah menunda diskusi kami dan akan mempertimbangkan kembali, setelah anggaran, jika ada beberapa poin yang perlu diubah atau dihapus,” tambahnya.
Usulan undang-undang ini muncul di tengah konflik antara Israel dan militan Islam yang didukung Iran di Gaza dan Lebanon, serta serangan rudal dari Iran, yang meningkatkan kekhawatiran global akan kemungkinan perang lebih luas di Timur Tengah.
“Negara kita tidak punya pilihan selain meningkatkan daya tangkalnya. Saat ini sedang terjadi perang di wilayah kita. Kita berada di lingkungan yang bermasalah,” ujar Menteri Keuangan Turki, Mehmet Simsek, kepada stasiun televisi swasta NTV pada Selasa.
Rancangan undang-undang tersebut mengatur bahwa individu dengan batas kartu kredit minimal 100 ribu lira (sekitar Rp47 juta) harus membayar pajak tahunan sebesar 750 lira (sekitar Rp350 ribu) mulai Januari untuk mendukung industri pertahanan.
“Jika kita meningkatkan daya tangkal kita, maka kemampuan kita untuk melindungi dari perang di wilayah ini akan meningkat,” kata Simsek, meskipun ia juga menambahkan bahwa RUU tersebut kini berada di tangan parlemen.
Simsek juga menyatakan bahwa AKP dapat “mengevaluasi ulang” RUU tersebut.
Saat mengusulkan pajak itu pada Jumat lalu, Guler menyebutkan bahwa target Israel berikutnya adalah Turki, sebuah argumen yang sering disampaikan oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Sumber: voaindonesia.com
Editor: Saibansah
