J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Kepala Otorita IKN yang baru, Basuki Hadimuljono, optimis bisa mencapai target presiden terkait pembangunan masif di IKN pada era Presiden Joko Widodo.
“Kalau untuk ekosistem di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Insya Allah siap, karena tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi, untuk eksekutif, yudikatif, legislatif, serta hunian harus sudah siap sehingga tahun 2028 beliau ingin mendeklarasikan pindah semuanya ke sana,” ujar Basuki setelah pelantikannya.
Basuki juga menepis isu tentang perlambatan pembangunan IKN di era Prabowo. “Kalau ada program dan anggaran, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya, kan? Tidak melambat, justru beliau meminta selesai dalam 3-4 tahun,” tegasnya.
Basuki menyebut dana APBN untuk pembangunan IKN telah mencapai Rp86 triliun per Oktober 2024, dengan investasi yang masuk sebesar Rp58 triliun. Ia berharap investor nantinya diarahkan untuk berinvestasi di luar KIPP, di mana sudah ada yang berminat.
Sekitar 200 Letter of Intent (LOI) dari investor telah diterima dan akan didorong untuk segera terealisasi. Investor yang sudah melakukan groundbreaking juga didorong untuk mempercepat pembangunan.
Basuki sebagai Jaminan Investasi?
Pengamat tata kota Nirwono Yoga mempertanyakan apakah Basuki Hadimuljono mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di IKN. APBN telah menggelontorkan hampir 20% dari kebutuhan proyek sebesar Rp466 triliun, sementara 80% sisanya harus dicari dari investor. Menurutnya, OIKN tak bisa terlalu mengandalkan APBN, mengingat Prabowo memiliki prioritas lain seperti program makan siang bergizi.
“Artinya, OIKN punya tugas berat mendatangkan 80%, dan ini bukan kemampuan Pak Bas. Dia adalah pekerja infrastruktur, bukan pencari investor. Perlu figur yang dikenal asing untuk menarik minat investasi,” ujar Nirwono.
Ia menambahkan bahwa Basuki membutuhkan wakil yang bisa menarik investor asing. “Wakil yang bisa menarik investor asing perlu ada. Jika terjadi, baru kita bisa berharap lima tahun ke depan ada pertumbuhan signifikan. Kalau tidak, seperti dikatakan Menteri PU yang baru, maka pada 2029 tidak akan banyak perubahan,” tambahnya.
Nirwono menyarankan pemerintah agar tidak terburu-buru menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota. Hal ini bisa memberikan kejelasan bahwa Jakarta tetap menjadi pusat pemerintahan hingga waktu yang tepat.
“Paling realistis, Nusantara tetap dikembangkan tanpa status ibu kota agar investor datang dan kota fokus untuk bisnis komersial. Dengan begitu, pengembangan akan lebih cepat,” jelasnya.
Ia juga menyarankan agar pembangunan tahap kedua IKN tahun 2025-2029 difokuskan pada penataan kawasan di sekitar KIPP. Menurutnya, kondisi kawasan saat ini sangat timpang, di mana KIPP megah sementara desa-desa di sekitarnya tidak terurus.
“Siapa yang bertanggung jawab untuk penataan kawasan sekitar KIPP? Jangan sampai terlihat kontras antara desa sekitar dan KIPP yang megah. Ini pekerjaan besar agar dana Rp89 triliun tidak sia-sia,” ungkapnya.
Sementara itu, Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai penunjukan Basuki Hadimuljono memberikan kepastian bahwa proyek IKN akan berlanjut di bawah pemerintahan Prabowo.
Ia melihat konsep smart city masih menarik bagi investor, namun menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur dasar, konektivitas, dan insentif untuk menarik minat lebih lanjut. “Jika infrastruktur dasar semakin banyak, minat investor akan meningkat, dan dengan semakin banyak groundbreaking, diharapkan pengembangan IKN juga meningkat hingga 2030,” katanya.
Josua menambahkan, jika prospek pembangunan berlanjut, investor tidak akan khawatir. “Sebelumnya ada kekhawatiran apakah proyek ini akan dilanjutkan atau mangkrak seperti Hambalang. Tapi, dengan adanya kepala OIKN yang baru, terlihat keseriusan pemerintah pusat,” tegasnya.
Sumber: voaindonesia.com
Editor: Saibansah
