J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan defisit APBN Indonesia per Oktober 2024 sebesar Rp 309,2 triliun, atau sekitar 1,37 persen dari PDB. Meskipun defisit ini meningkat, Sri Mulyani menilai masih berada di bawah batas yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar 2,29 persen dari PDB. Penyebab defisit ini adalah penerimaan negara yang tidak cukup untuk menutupi belanja pemerintah yang meningkat, terutama menjelang tahun politik.
Pendapatan negara hingga Oktober mencapai Rp2.247,5 triliun atau sekitar 80,2 persen dari target APBN, naik tipis dibandingkan tahun lalu. Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp2.556,7 triliun atau 76,9 persen dari pagu anggaran, dengan pertumbuhan yang signifikan di angka 14,1 persen year on year. Meski terjadi defisit, Sri Mulyani mencatat adanya surplus keseimbangan primer sebesar Rp97,1 triliun.
Ekonom Yusuf Hendry dari CORE Indonesia menjelaskan bahwa defisit APBN disebabkan oleh rendahnya kinerja penerimaan negara dari beberapa pos penting, sementara belanja pemerintah meningkat pesat. Yusuf mengusulkan ekstensifikasi perpajakan, seperti pajak orang kaya atau penyesuaian tarif pajak individu berpendapatan tinggi, untuk mendongkrak penerimaan. Dia juga menyebutkan bahwa pemerintah mungkin perlu mengandalkan utang sebagai sumber pendanaan alternatif, mengingat 80 persen program pemerintah dibiayai oleh pajak.
Di sisi lain, ekonom Tauhid Ahmad dari Indef optimis defisit APBN akan tetap sesuai target. Menurutnya, kebijakan penghematan belanja, termasuk pemangkasan anggaran perjalanan dinas, dapat membantu menekan defisit di bawah target 2,29 persen. Tauhid menyarankan ekstensifikasi dan intensifikasi di sektor perpajakan serta peningkatan kepatuhan dan perluasan basis pajak sebagai upaya untuk menambah penerimaan negara.
Dengan target defisit 2,5 persen terhadap PDB pada APBN 2025, Sri Mulyani akan menghadapi tantangan fiskal yang ketat, terutama dengan adanya program besar Prabowo seperti program makan siang bergizi. Menurut Tauhid, pemerintah perlu “tancap gas” dalam pelaksanaan program ini, meski konsekuensi defisit APBN yang lebih tinggi tidak bisa dihindari.
Sumber: voaindonesia.com
Editor: Saibansah
