J5NEWSROOM.COM, Seoul – Semua anggota kabinet Korea Selatan mengajukan diri untuk mundur dari jabatan mereka karena merasa gagal menghentikan deklarasi darurat militer Presiden Yoon Suk-Yeol selama enam jam.
Mengutip Yonhap News pada Kamis, 5 Desember 2024, Perdana Menteri Han Duck-soo menggelar pertemuan darurat bersama para pemimpin Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa dan para ajudan Yoon hari Rabu, 4 Desember 2024.
Pertemuan tertutup itu disebut berlangsung selama sekitar satu setengah jam.
Mereka yang hadir di antaranya Han, Menteri Koordinasi Kebijakan Pemerintah Bang Ki-sun, Ketua Partai Kekuatan Rakyat Han Dong-hoon dan sekretaris utamanya Rep. Park Jeong-ha, serta Kepala Staf Yoon Chung Jin-suk dan Sekretaris Senior Urusan Politik Hong Chul-ho.
“Perdana Menteri Han dan pemimpin Partai Kekuatan Rakyat pergi ke kantor kepresidenan di Yongsan-gu, Seoul sekitar pukul 5 sore,” tulis Yonhap.
Baik Kantor Perdana Menteri, partai yang berkuasa, maupun kantor kepresidenan belum membuat pengumuman mengenai hasil pertemuan tersebut.
Yoon pada Selasa malam, 3 Desember 2024 mendeklarasikan darurat militer yang tampaknya dilakukan untuk menetralisir dajelis Nasional yang dikendalikan oposisi melalui intervensi militer.
Dia secara teknis memiliki kewenangan konstitusional untuk membubarkan Majelis Nasional dan membatasi hak warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan menerbitkan pendapat dalam kasus konflik bersenjata atau keadaan darurat nasional lainnya.
Namun Yoon mengumumkan berakhirnya darurat militer enam jam kemudian, menyusul keputusan bulat parlemen untuk membatalkan dekritnya melalui suara bulat oleh 190 dari 300 anggota parlemen yang hadir di Majelis.
Sebagai tanggapan, semua staf kepresidenan di bawah Yoon, termasuk Kepala Staf Chung, Direktur Kebijakan Nasional Sung Tae-yoon, dan Penasihat Keamanan Nasional Shin Won-sik, serta 11 sekretaris senior, menawarkan diri untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka.
Ini menandai kedua kalinya ajudan Yoon menawarkan diri untuk mengundurkan diri, yang pertama setelah kekalahan telak blok penguasa dalam pemilihan umum bulan April.
Saat itu, Yoon mengganti beberapa dari mereka, Kepala Staf saat itu Lee Kwan-sup dan sekretaris senior urusan politik saat itu Han O-sub.
Kesalahan Besar Yoon Suk-Yeol
Sementara itu, sejumlah pakar menilai keputusan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-Yeol untuk menetapkan status darurat militer kemudian mencabutnya hanya dalam beberapa jam, sebagai sebuah kesalahan besar.
Seorang pengamat global di Wilson Center di Washington D.C., Lee Sun-Yoon pada Kamis, 5 Desember 2024, menilai tindakan Yoon sebagai upayanya untuk menunjukkan kekuatan dan eksistensinya terhadap para musuh-musuh di dalam negeri. Tapi sayangnya upaya itu gagal.
“Saya pikir dia berusaha, bahkan dengan putus asa, untuk menegaskan kembali dirinya untuk memberi tahu musuh-musuh dalam negerinya bahwa dialah orang yang bertanggung jawab dan akan ada konsekuensi atas upaya partai-partai oposisi untuk menghambat banyak program reformasi Yoon,” papar Lee, seperti dimuat Fox News.
Menurut Lee, tindakan blunder yang dilakukan Presiden Yoon bisa membuat musuh di Korea Utara senang dan semakin berani saat mengetahui internal Korea Selatan terguncang. “Saya yakin para pemimpin Korea Utara sedang mengasah pisaunya saat ini,” kata dia.
Lee memperkirakan Korea Utara akan mengeluarkan pernyataan provokatif, melakukan tindakan permusuhan, dan menyalahkan Yoon atas sikap blundernya, serta mengklaim bahwa tekanan yang didapatkan saat ini merupakan balasan atas permusuhannya terhadap tetangganya di utara.
“Akan sangat tidak biasa, tidak biasa bagi Korea Utara untuk hanya berdiam diri dan membiarkan krisis sensasional dan mencengangkan semacam ini di Korea Selatan berlalu begitu saja,” tambahnya.
Deklarasi darurat militer hanya berlangsung selama enam jam tetapi mengirimkan gelombang kejut ke seluruh negeri, karena mengingatkan kembali pada pemerintahan Korea Selatan pada situasi serupa di masa lalu di mana tentara, tank, dan kendaraan lapis baja berada di jalan-jalan umum dan demonstrasi digelar di mana-mana.
Tidak ada kekerasan besar yang dilaporkan, dan darurat militer dicabut pada Rabu, 4 Desember setelah anggota parlemen menolak langkah tersebut dengan perolehan suara 190 menolak banding 0 mendukung.
Tetapi setelahnya, gabungan partai oposisi mengajukan mosi untuk memakzulkan Yoon.
Mosi itu diajukan oleh Partai Demokrat yang merupakan oposisi liberal dan lima partai oposisi yang lebih kecil dan dapat diajukan untuk pemungutan suara paling cepat pada hari Jumat, 6 Desember 2024.
Mereka membutuhkan dukungan dari dua pertiga dari 300 anggota parlemen dan sedikitnya enam hakim dari sembilan anggota pengadilan konstitusi untuk mewujudkan penggulingan tersebut.
Saat ini, pengadilan konstitusi hanya memiliki enam hakim setelah tiga kali pensiun, yang berarti keenamnya harus memberikan suara mendukung pemakzulan untuk menggulingkan Yoon dari jabatannya.
Jika Yoon dimakzulkan, Perdana Menteri Han Duck-soo, yang memegang posisi No. 2 dalam pemerintahan Korea Selatan, akan mengambil alih tanggung jawab kepresidenan.
Sumber: RMOL
Editor: Agung
