Menteri Israel dari Sayap Kanan Tolak Gencatan Senjata Gaza dengan Hamas

Pasukan Hamas menyerahkan Emily Damari, sandera yang ditahan di Gaza sejak serangan 7 Oktober 2023, kepada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dalam pertukaran sandera-tahanan dengan Israel, di Kota Gaza, 19 Januari 2025. (Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

J5NEWSROOM.COM, Yerusalem – Dua menteri sayap kanan Israel secara terang-terangan menentang kesepakatan gencatan senjata Gaza antara Israel dan Hamas pada Minggu, 19 Januari 2025, menunjukkan adanya perpecahan yang kian nyata dalam koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, bersama dua menteri dari partai Otzma Yehudit, mengundurkan diri dari kabinet Netanyahu sebagai bentuk protes atas kesepakatan tersebut. Meski keluar dari koalisi, Otzma Yehudit menyatakan tidak berniat menggulingkan pemerintahan Netanyahu.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang berasal dari partai Zionisme Religius, menyatakan dukungan bersyarat terhadap koalisi. Ia menegaskan bahwa perang di Gaza harus dilanjutkan hingga tujuan utama, yaitu menghancurkan Hamas dan membebaskan seluruh sandera Israel, tercapai. Smotrich memperingatkan bahwa ia akan menarik dukungan partainya jika kesepakatan gencatan senjata dilakukan tanpa memenuhi tujuan tersebut.

Dalam kesepakatan multi-fase yang telah disepakati, 33 sandera Israel akan dibebaskan terlebih dahulu, diikuti dengan negosiasi pembebasan 65 sandera lainnya dan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Sebagai imbalan, hampir 2.000 tahanan Palestina akan dibebaskan oleh Israel. Namun, sejumlah keluarga korban menyuarakan kekhawatiran bahwa tahap kedua kesepakatan mungkin tidak dilaksanakan sepenuhnya, meninggalkan kerabat mereka dalam ketidakpastian.

Perkembangan ini mencerminkan tekanan politik internal dan keretakan dalam koalisi Netanyahu di tengah langkah Israel untuk mengakhiri konflik di Gaza.

Sumber: voaindonesia.com
Editor: Saibansah