J5NEWSROOM.COM, Fenomena pagar laut di pesisir Tangerang telah memicu diskusi publik tentang pengelolaan sumber daya laut dan peran negara dalam menjaga ruang pesisir. Ketua Umum Angkatan Muda Prabowo (Ampera), Makbul Ramadhani, menilai kejadian ini mencerminkan lemahnya pengelolaan lingkungan laut dan menunjukkan bagaimana pengaruh pengusaha besar dapat mengalahkan kendali negara.

Makbul mengungkapkan bahwa penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan laut sejak 2023 menjadi bukti adanya pelanggaran terhadap amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Ia juga menyoroti pengabaian terhadap Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yang melarang aktivitas yang menghalangi akses masyarakat ke laut tanpa izin resmi.

Makbul, yang merupakan lulusan Magister Keamanan Maritim Universitas Pertahanan (Unhan), mengajak pemerintah untuk bertindak tegas dalam mengatasi permasalahan ini. Menurutnya, solusi jangka panjang memerlukan kerja sama strategis antara para menteri, TNI, Polri, dan pemerintah daerah guna memastikan masalah serupa tidak terulang di masa depan.

Ia juga menaruh harapan pada Presiden Prabowo Subianto, yang menurutnya memiliki jiwa patriotisme tinggi dan komitmen untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun, Makbul percaya bahwa Presiden ingin memberikan ruang bagi para pembantunya untuk membuktikan kemampuan mereka. Ia menegaskan, jika para menteri tidak dapat bekerja dengan cepat dan efektif, mereka berisiko menghadapi reshuffle kabinet.

Fenomena ini, lanjut Makbul, harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sumber daya laut dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama.

Editor: Agung