J5NEWSROOM.COM, Kembali merebaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada tahun 2025 yang telah mencatat ribuan kasus di beberapa wilayah Indonesia menjadi perhatian serius, terutama karena dampaknya terhadap kesejahteraan peternak dan masyarakat luas. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Abdul Kharis Almasyhari, mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian (Kementan), untuk mengambil langkah cepat dalam menanggulangi wabah tersebut.
Abdul Kharis menilai bahwa penanganan PMK membutuhkan langkah yang lebih terintegrasi. Ia mendorong penguatan antisipasi dan respons cepat di lapangan guna mengendalikan penyebaran penyakit yang merugikan peternak. Politikus PKS ini mengapresiasi langkah Kementan, seperti pembentukan Satuan Tugas PMK Nasional, peningkatan pengawasan lalu lintas hewan, dan program vaksinasi. Namun, ia menekankan pentingnya koordinasi yang lebih solid antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait untuk memastikan efektivitas pelaksanaan langkah-langkah tersebut.
Kerja sama yang erat antara pusat dan daerah, menurut Abdul Kharis, harus menjadi prioritas. Jika ditemukan kasus PMK di suatu wilayah, ia menyarankan agar pasar hewan segera ditutup selama 14 hari, disertai dengan tindakan disinfeksi tanpa toleransi, sebagai upaya memutus rantai penyebaran. Selain itu, ia menyoroti perlunya edukasi kepada masyarakat, khususnya peternak, tentang bahaya PMK dan pentingnya langkah-langkah pencegahan, seperti vaksinasi dan pengawasan kesehatan hewan.
Abdul Kharis juga menyoroti pentingnya ketersediaan dan distribusi vaksin PMK yang merata di seluruh wilayah terdampak. Ia meminta pemerintah memastikan vaksinasi berjalan lancar sehingga risiko penyebaran penyakit dapat diminimalkan, sekaligus mengurangi kerugian ekonomi yang dialami peternak. Langkah ini, menurutnya, sangat krusial untuk melindungi sektor peternakan, yang menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak masyarakat.
Abdul Kharis optimis bahwa dengan langkah-langkah yang terintegrasi dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan, pemerintah dapat mengendalikan penyebaran PMK dan mencegah dampak negatif yang lebih besar. Ia juga menegaskan kesiapan DPR RI untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani kasus ini demi memastikan sektor peternakan tetap kuat dan peternak dapat beraktivitas dengan tenang.
Sumber: RMOL
Editor: Agung
