J5NEWSROOM.COM, Batam – Jebolnya tanggul milik PT Perkasa Jagat Karunia (PJK) di Pulau Bulan Batam yang mengakibatkan lepasnya buaya-buaya dari penangkaran milik kelompok usaha Salim Group itu, masih menyisakan misteri. Yaitu, berapa sesungguhnya jumlah buaya yang lepas dan berkeliaran di pulau-pulau dan kawasan permukiman masyarakat. Inilah yang harus diungkap tuntas. Bagaimana caranya? Berikut petikan perbincangan wartawan J5NEWSROOM.COM, Saibansah Dardani dengan tokoh masyarakat Batam yang juga mantan anggota DPRD Kota Batam/Provinsi Kepri, Yudi Kurnain.
“Harus dilakukan audit investigasi menyeluruh,” tegas Yudi Kurnain.
Masyarakat berhak tahu, sebenarnya, berapa pastinya jumlah buaya milik PT PJK yang lepas dari penangkaran di Pulau Bulan Batam itu. Kasus ini tidak bisa dianggap remeh dan dibuat guyonan. “Yang lepas ini kan buaya-buaya tua lah, buaya laut lah, gak sebahaya buaya darat lah dan sebagainya. Tidak bisa itu. Ini kasus serius dan dampaknya luas,” lanjut Yudi Kurnain dengan mimik seriusnya.
Ada penjelasan bahwa buaya-buaya di Pulau Bulan itu hanyalah sekadar bagian dari usaha peternakan babi di Pulau Bulan yang dikelola oleh PT Indotirta Suaka, anak perusahaan Salim Group. Jadi, buaya-buaya itu dipelihara untuk memakan babi-babi yang tidak layak ekspor.
Tapi, apapun alasannya, dampak dari lepasnya puluhan atau ratusan buaya dari Pulau Bulan itu harus diungkap tuntas. Karena ancaman buaya bagi masyarakat lebih berbahaya daripada harimau. Ingat, kita ini hidup di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang 96 persen adalah lautan, hanya 4 persen saja daratannya.
BACA JUGA: Jebolnya Tanggul Penangkaran Buaya Milik PT PJK Ganggu Wisata Bahari Batam
“Kita tidak tahu, dalam satu atau dua tahun ke depan, berapa jumlah populasi buaya liar, anak dari buaya-buaya yang lepas itu di ada sekitar kita, ini pasti membahayakan masyarakat dan pasti jadi ancaman bagi industri pariwisata kita,” tegas Yudi Kurnain lagi.
Maka, wajarlah ketika Lurah Pulau Buluh, Arpin, meminta agar PT PJK bertanggung jawab atas insiden tersebut. Karena lepasnya buaya dari penangkaran itu telah membuat warga resah, terutama masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. “Kami minta perusahaan bertanggung jawab. Ini sudah sangat meresahkan. Kehidupan masyarakat terganggu karena dihantui teror buaya,” ujar Arpin, Rabu, 15 Januari 2025 lalu.
Merespon peristiwa itu, sesungguhnya Pemerintah Kota Batam telah mengambil beberapa langkah untuk menangani insiden lepasnya buaya tersebut. Walikota Batam, H. Muhammad Rudi telah membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari personel TNI, Kepolisian, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Batam, dan instansi terkait lainnya. Tim ini bertugas menangani dampak insiden tersebut dan melakukan upaya penangkapan buaya yang lepas.
Selain itu, pemerintah juga telah mengadakan rapat koordinasi dengan PT PJK untuk memastikan perbaikan fasilitas penangkaran dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Meskipun insiden ini dianggap sebagai bencana alam akibat cuaca ekstrem, pemerintah tetap melakukan evaluasi terhadap prosedur operasional penangkaran untuk memastikan keselamatan masyarakat sekitar.
Sementara itu, Pimpinan PT PJK, Toni Budiharjo mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk 17 tim untuk menangkap buaya penangkaran yang lepas. “Kami juga dibantu oleh masyarakat dalam pencarian buaya ini. Dengan dukungan tim terpadu pencariannya bisa maksimal sesuai target waktu yang telah disepakati,” ujarnya dalam rapat tersebut.
BACA JUGA: Muhammad Rudi Gerak Cepat Tangani Persoalan Buaya di Pulau Bulan
Selain itu, DPRD Kota Batam juga telah melakukan inspeksi mendadak ke Pulau Bulan. Kepada rombongan dewan, Toni Budiharjo menjelaskan ada tiga lapis tanggul di kelilingI dua danau air tawar berkenaan. Danau di sebelah kanan yang lebih luas terdapat sekitar 150 ekor buaya dan di danau sebelah kiri jalan yang lebih kecil terdapat tujuh ekor buaya. Kedua danau dipisahkan jalan tanah dan dikelilingi tanggul tembok. Namun danau sebelah kiri terhubung ke sungai yang menuju ke laut.
“Hujan deras membuat air danau meluap dan arus deras sehingga tanggul jebol. Kami perkirakan sekitar tujuh ekor buaya lepas namun kami masih akan hitung, apakah yang dari sebelah ini ada juga buaya yang lepas. Kami perlu waktu beberapa hari untuk mengeringkan air danau ini dan menghitung jumlah seluruh buaya,” ungkap Toni.
Toni mengaku tidak dapat mengetahui persis berapa buaya yang lepas selagi tidak dihitung total jumlahnya. Populasi buaya di penangkaran tersebut sekitar 800 ekor lebih. Adapun jenis buaya yang ditangkar adalah crocodile phosphorus, di mana penangkaran dilakukan untuk mengambil kulit reptil untuk ekspor ke mancanegara.
BACA JUGA: Wakil Ketua I dan Anggota DPRD Kota Batam Sidak ke Penangkaran Buaya di Pulau Bulan
“Ada empat ekor buaya yang berhasil kami tangkap. Kami juga terus mencari baik siang maupun malam. Kami sudah berkoordinasi dengan Polsek dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA),” jelas Toni.
Sekadar mengingatkan, begini kronologis bobolnya tanggul milik PT PJK adalah sebagai berikut:
Pada Senin, 13 Januari 2025, sekitar pukul 06.26 WIB, dua petugas keamanan PT Nagoya Tangkas yang berpatroli di area penangkaran buaya milik PT Perkasa Jagat Karunia (PJK) di Pulau Bulan, Batam, menemukan bahwa pagar kolam penangkaran jebol di dua titik, masing-masing sepanjang sekitar 70 meter.
Kerusakan ini disebabkan oleh peningkatan debit air secara drastis akibat curah hujan tinggi yang terjadi selama tiga hari berturut-turut, yang menyebabkan banjir dan tekanan berlebih pada tanggul penangkaran.
Akibat kerusakan tersebut, sejumlah buaya berhasil keluar dari penangkaran. Awalnya, pihak PT PJK memperkirakan sekitar lima hingga tujuh ekor buaya yang lepas. Namun, hingga 20 Januari 2025, tim gabungan yang terdiri dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Polsek Bulang, dan instansi terkait lainnya telah berhasil menangkap kembali 32 ekor buaya.
Jumlah pasti buaya yang lepas masih belum dapat dipastikan, mengingat total populasi buaya di penangkaran tersebut mencapai lebih dari 800 ekor. Pihak PT PJK menyatakan masih memerlukan waktu untuk menghitung secara akurat jumlah buaya yang lepas dengan mengeringkan danau penangkaran untuk melakukan penghitungan keseluruhan.
“Jadi, inilah yang harus dilakukan audit investigasi menyeluruh. Libatkan ahli-ahli dan pihak berkompeten untuk memastikan, berapa sebenarnya juga buaya yang lepas dan bagaimana menyelesaikan masalah ini, sehingga keselamatan masyarakat dan nelayan tidak terancam lagi,” papar Yudi Kurnain mengakhiri.*
