J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Seratusan dosen ASN turun ke jalan menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda, Jalan MH Thamrin, Senin (3/2/2025). Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut pencairan tunjangan kinerja (Tukin) yang diklaim belum ada kejelasan hingga kini.
Pantauan Republika, aksi tersebut sudah dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Di mana para dosen tersebut kompak mengenakan baju ataupun kaos berwarna putih bertuliskan ‘pendekar pejuang tukin’.
“Bapak presiden, kami tidak melawan. Pemerintah yang kami cintai, kami adalah dosen yang menjadi tulang punggung dalam mencerdaskan negara. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pendidiknya. Kami menuntut hak kami, tukin dosen ASN untuk direalisasikan,” teriak salah satu orator.
Di sisi lain, salah satu dosen asal Jawa Tengah Alfarizi mengatakan hal serupa. Ia mengaku tukin belum dibayarkan dari 2020 lalu.
“Aksi ini untuk kita berikan kepada pemimpin negeri ini terutama kepada bapak menteri, menteri pendidikan tinggi, karena tukin dosen ASN tidak pernah dibayarkan dari tahun 2020,” katanya.
Pihaknya mengaku sudah lelah dengan janji-janji pemerintah selama ini. Oleh sebab itu, ia menegaskan dan menuntut dicairkan tukin.
“Sementara banyak kebijakan-kebijakan yang katanya dianggap batal demi hukum maka dari itu di sini menuntut. Kita sudah capek dengan janji-janji, para menteri atau kebijakan negara yang sudah sering memberikan kita harapan palsu,” katanya.
Sementara itu, puluhan dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta juga menggelar aksi damai buntut dari Tukin yang tak kunjung diberikan sejak 2020. Koordinator Aliansi Dosen ASN Kemendikti-Saintek Yogyakarta, Titis Setyono Adi Nugroho mengatakan, Tukin ini tidak dibayarkan sejak tahun 2014. Namun berdasarkan nomenklatur yang baru, pencairan Tukin ini terhitung sejak tahun 2020.
“Sebetulnya dari tahun 2014, hanya nomenklatur yang terbaru itu dari tahun 2020. Kita menuntut dari 2020 untuk dibayarkan, sekitar 4 tahun lebih lah kalau dihitung sampai sekarang,” katanya di ISI Yogyakarta, Senin (3/2/2025).
Titis mengungkapkan, Tukin ini penting bagi dosen mengingat salah satu point Asta Cita Presiden Prabowo untuk memperkuat salah satunya dunia Pendidikan. Bahkan berdasarkan salah satu Quick Wins Presiden Prabowo, maka kebijakan mengenai Tukin Dosen Kemendikti-Saintek adalah mutlak.
“Tukin ini penting sekali karena dari situ kita bisa untuk penelitian, untuk kegiatan-kegiatan dosen yang lain yang sebetulnya kegiatan itu pakai dana pribadi kita. Dan kita nulis di jurnal aja kita pakai biaya pribadi,” jelas Titis yang juga dosen ISI Yogyakarta itu.
Dijelaskan Titis, selama ini pemerintah menggaji dosen hanya gaji pokok dan uang makan. Meski di DIY nominal yang didapatkan masih di atas UMR atau mendekati UMR.
“Masih rata-rata kalau di Yogya, tapi kalau di wilayah lain itu di bawah UMR. Mungkin hanya Rp 2juta sampai Rp3 juta per bulan,” tandas Titis.
Titis menerangkan, jumlah dosen di ISI Yogyakarta sekitar 500 orang. Sementara di seluruh Indonesia ada 88.299 dosen yang belum mendapatkan Tukin sejak 2020.
“Kita minta skema 3 yang dibayarkan, bukan skema 1 yang telah disetujui di Kemenkeu, sebesar Rp 2,5 triliun kan itu. Kita minta kira-kira Rp8 triliun kan itu, itupun masih 14 bulan. Kita menuntut lebih dari itu karena dari tahun 2020 yang belum dibayarkan,” imbuhnya.
Sumber: Republika/KBR
Editor: Agung
