J5NEWSROOM.COM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia disebut gagal menerjemahkan kebijakan pro rakyat serta dinilai mencoreng wajah Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terkait kebijakan larangan penjualan LPG 3 kilogram di pengecer yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, merespons kebijakan tersebut sebagai langkah yang bertentangan dengan instruksi Presiden Prabowo kepada Kementerian ESDM agar pengecer bisa kembali menjual LPG 3 kilogram per hari ini.

“Saya lihat Bahlil gagal menerjemahkan kebijakan pro rakyat Prabowo dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat berkaitan dengan pelarangan penjualan LPG melalui pengecer,” ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa, 4 Februari 2025.

Ia menilai bahwa masyarakat tidak sepenuhnya percaya bahwa kebijakan yang dikeluarkan Bahlil sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo. Terlebih, kebijakan tersebut bukan merupakan keputusan langsung dari Presiden Prabowo.

“Tentu dengan adanya kebijakan tersebut akan mencoreng pemerintahan Prabowo yang dianggap tidak peka terhadap apa yang menjadi harapan dan keinginan rakyat, di mana harga-harga kebutuhan pokok seharusnya murah dan mudah diakses, bukan malah diperumit dengan kebijakan yang tidak pro rakyat,” pungkas Saiful.

Editor: Agung