J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto diharap tetap mewaspadai kebijakan anak buahnya di Kabinet Merah Putih (KMP) yang berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.
Demikian peringatan yang disampaikan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi di tengah gonjang-ganjing LPG 3 kg yang membuat rakyat marah.
“Satu hal yang saya mohonkan kepada pak @prabowo, tetap waspada atas kebijakan menteri yang bisa membuat gejolak dan mengakselerasi perlawanan rakyat,” tulis Islah Bahrawi dikutip dari akun X pribadinya, Rabu 5 Februari 2025.
Munculnya gejolak di tengah masyarakat, menurut Islah Bahrawi, bisa jadi akibat ketidakmampuan menteri dalam mengeluarkan kebijakan.
“Mungkin karena menterinya tidak mampu, atau jangan2 memang punya agenda jahat diam2 karena tidak punya loyalitas kepada presiden?” sambungnya.
Unggahan Islah Bahrawi banyak mendapat respons warganet.
Salah satunya dari akun @Jumianto_RK yang mencurigai kebijakan menteri KMP masih dipengaruhi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Mulyono. “Kebijakan menteri titipan Mulyono,” kata @Jumianto_RK
Gemaku Minta Presiden Prabowo Copot Bahlil
Sementara itu, Generasi Muda Khonghucu (Gemaku) Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang telah membuat kegaduhan melalui kebijakan sepihak melarang pengecer menjual LPG 3 kg.
“Generasi Muda Khonghucu Indonesia meminta Presiden harus tegas terhadap para pembantunya yang mengurus rakyat secara asal-asalan, tanpa koordinasi yang jelas, dalam hal ini Menteri ESDM Bahlil Lahadalia!” tegas Ketua Presidium Gemaku, Kristan kepada RMOL, Rabu, 5 Februari 2025.
Kristan pun menyarankan Presiden Prabowo untuk meninjau ulang kinerja para menterinya yang baru berjalan beberapa bulan saja. Terutama yang banyak menimbulkan polemik dan kegaduhan di tengah masyarakat.
Lebih khusus lagi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mengeluarkan kebijakan menyengsarakan rakyat dan tanpa sepengetahuan Presiden Prabowo.
“Ibarat sebuah kapal, Presiden sebagai kapten yang mempunyai visi misi dan pikiran untuk membawa bangsa ini berlayar melintasi samudera, nyatanya tidak serta merta diikuti para pengikutnya,” jelas Kristan.
Oleh karena itu, jika ingin terus berlayar, Presiden Prabowo harus siap mengganti para awak kapal yang lebih suka berjalan sendiri tanpa arahan.
“Menteri ESDM harus jadi salah satu awak kapal yang dicopot karena justru apa yang dilakukannya membuat rakyat menderita. Membuat regulasi itu mudah, yang sulit adalah menjalankannya,” tegasnya.
Menurut Kristan, regulasi yang ada seharusnya sudah dipersiapkan bagaimana implementasinya di lapangan. Bukan sekadar keluar regulasi namun implementasi di lapangan justru baru dipikirkan. Contoh paling konkret adalah kebijakan soal LPG 3 kg yang menyebabkan antrean panjang hingga menelan korban jiwa.
“Jika demikian, tidak berlebihan jika kita sebut negara ini memang diurus asal-asalan,” pungkasnya.
Kebijakan Kementerian ESDM yang melarang penjualan gas LPG 3 kilogram di tingkat pengecer per 1 Februari 2025, bukanlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.
“Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang (pengecer menjual LPG 3 kg) kemarin itu,” ungkap Dasco.
Oleh karena itu, ketika ada kegaduhan di masyarakat, Presiden Prabowo Subianto pada Selasa kemarin, 4 Februari 2025 telah menginstruksikan Kementerian ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer gas LPG 3 kg.
“Tapi melihat situasi dan kondisi tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.rmol news logo article
Sumber: RMOL
Editor: Agung
