LAPORAN: Hani
J5NEWSROOM.COM, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perikanan terus menunjukkan keseriusannya dalam mendukung sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Berbagai program telah diluncurkan untuk meningkatkan produktivitas nelayan serta memperkuat ketahanan ekonomi sektor perikanan, Rabu, 5 Februari 2025.
Sekretaris Dinas Perikanan Natuna, Dedy Dahmudi, menegaskan bahwa bantuan berupa alat tangkap ikan, bibit perikanan budidaya, serta dukungan untuk unit pengolahan ikan (UPI) tetap menjadi prioritas utama. Pernyataan ini disampaikan Dedy saat berbincang dengan media di kantornya di Dinas Perikanan Natuna, yang terletak di Kompleks Natuna Gerbang Utara (NGU), Kecamatan Bunguran Timur.
Dedy juga mengungkapkan bahwa nelayan turut mendapat manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan oleh pemerintah provinsi. “Kami terus berkomitmen untuk memberikan bantuan alat tangkap ikan. Untuk sektor budidaya, selain pengadaan bibit, kami juga menyediakan pakan ikan, seperti untuk budidaya lele. Selain itu, kami mendorong agar unit pengolahan ikan berkembang lebih maju dan memberikan nilai tambah pada hasil tangkapan,” kata Dedy Dahmudi.
Namun, meskipun berbagai bantuan sudah direncanakan, pelaksanaan program berbasis Dana Alokasi Khusus (DAK) masih terkendala oleh regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Dedy menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengharuskan adanya keputusan dari Kartu Jaminan Perikanan (KJP) sebelum program dapat dilaksanakan.
“Kami tidak dapat memaksakan program berjalan tanpa regulasi yang jelas. Jika dipaksakan tanpa kepastian hukum, konsekuensi yang akan muncul bisa sangat berat,” ujarnya.
Di sisi lain, Dedy mengatakan bahwa peluang bantuan dari pemerintah provinsi terus diusahakan. Tahun lalu, bantuan serupa telah diterima dan diharapkan tahun ini bisa direalisasikan lagi. Dinas Perikanan Natuna juga sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan budidaya udang vaname sebagai salah satu program unggulan. Namun, Dedy mengingatkan bahwa tantangan ekonomi yang tidak stabil harus diperhatikan dengan hati-hati.
“Pengembangan budidaya udang vaname sudah kami kaji dan akan dilakukan secara bertahap. Tetapi, dengan kondisi ekonomi yang belum stabil, kami harus berhati-hati agar tidak menimbulkan risiko finansial yang terlalu besar,” jelasnya.
Dedy berharap program ini dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan Natuna dan memberikan alternatif usaha baru bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Daerah Natuna menerapkan skema bantuan berbasis kelompok untuk nelayan tangkap maupun pembudidaya.
Berdasarkan data KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan), tercatat lebih dari 10.000 pelaku usaha perikanan, dengan sekitar 5.000 di antaranya aktif dalam kegiatan perikanan tangkap dan budidaya.
“Bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan, hanya kepada kelompok nelayan dan pembudidaya yang memenuhi syarat. Kelompok pemula belum dapat menerima bantuan langsung,” tambah Dedy.
Program ini dijalankan secara bergiliran per kecamatan setiap tahun, dengan capaian realisasi bantuan mencapai 60-70 persen dari kelompok yang telah terbentuk. Tujuan utama pemerintah dalam memberikan bantuan adalah untuk mendorong nelayan dan pembudidaya agar lebih mandiri. Bantuan ini diharapkan menjadi modal awal yang meningkatkan produktivitas mereka, baik berupa peralatan maupun dukungan produksi.
“Kami berharap bantuan ini menjadi stimulan untuk meningkatkan produksi perikanan. Semoga kelompok yang telah berkembang bisa menginspirasi nelayan lainnya,” pungkasnya.
Namun, Dedy mengakui masih ada sejumlah tantangan, terutama dari sisi sumber daya manusia (SDM) dan teknis operasional. Karena itu, Dinas Perikanan Natuna terus berusaha bekerja sama dengan penyuluh perikanan, pemerintah pusat, dan berbagai pihak terkait untuk memberikan pelatihan serta pendampingan yang lebih intensif bagi nelayan dan pembudidaya.
Editor: Agung
