J5NEWSROOM.COM, Senator asal Jawa Barat, Alfiansyah Bustami atau yang lebih dikenal dengan Komeng, kerap menanggapi isu-isu publik dengan candaan. Hal ini dinilai sebagai bentuk kesadaran bahwa peran DPD RI tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyatakan bahwa Komeng kemungkinan menyadari keterbatasan DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
“Komeng mungkin sadar betul bahwa posisi DPD nggak bisa diharapkan untuk perjuangannya sebagai wakil daerah Jawa Barat,” ujar Lucius kepada RMOL, Minggu, 9 Februari 2025.
Menurut Lucius, DPD RI selama ini hanya berfungsi sebagai pelengkap bagi DPR dan MPR, sehingga kinerja para senator jarang mendapat perhatian masyarakat.
“Peran dan fungsi DPD yang nyaris seperti pelengkap saja jelas membuat orang nyaris tanpa harapan,” kata Lucius.
Karena itu, Lucius menilai bahwa apakah Komeng serius atau hanya melucu dalam menanggapi isu-isu publik, hasilnya akan tetap sama di mata masyarakat.
“Serius atau melucu sama saja jika peran dan fungsi DPD hanya sekadar pelengkap,” lanjutnya.
Salah satu contoh terbaru adalah tanggapan Komeng terhadap kelangkaan LPG 3 kg yang menyebabkan antrean panjang dan bahkan menelan korban jiwa. Saat dimintai komentar di Gedung DPD, Komeng justru menjawab dengan candaan, “Gas memang harus dibatasi kalau enggak ngebut terus.”
Sebelumnya, saat ditanya mengenai rencana pembangunan pagar laut, Komeng kembali memberikan respons yang bersifat jenaka.
“Itu harusnya ada kerja sama dengan perusahaan teralis. Jadi enak semuanya kerja, yang mager dapet duit, yang dipager juga dapet duit,” ucapnya, yang disambut tawa anggota DPD lainnya.
Komeng juga sempat bercanda mengenai fasilitas yang diterimanya sebagai senator, dengan mengatakan, “Kalau laki-laki fasilitas, kalau perempuan busilitas,” usai pelantikan anggota DPD.
Meski mendapat respons beragam, gaya Komeng dalam menyampaikan pendapat tetap menjadi sorotan publik, terutama dalam menilai efektivitas peran DPD dalam sistem politik Indonesia.
Editor: Agung
