Oleh Nai Ummu Maryam

KEMBALI berulang, dan terus berulang. Kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang hari-hari besar seperti bulan puasa dan lebaran selalu dirasakan masyarakat. Biasanya kenaikan harga untuk bahan-bahan dapur seperti cabai dan bawang selalu menempati posisi teratas, dengan kisaran harga mencapai ratusan ribu per kilogramnya. Begitu pun dengan naiknya harga daging, ikan laut, serta sayuran yang tidak mau ketinggalan.

Namun ada hal yang lebih mengejutkan para “emak”. Yakni kenaikan harga santan yang mencapai 100 persen dari harga biasanya. Dilansir dari laman berita batam.pos (27-1-2025) untuk harga santan murni di pasar Botania mencapai Rp35.000 per kilogram, melonjak dari harga normalnya Rp18.000 per kilogram. Untuk data di lapangan, penulis melakukan survei harga dengan mendatangi pasar Victoria Marina dan warung-warung kecil. Pada bulan Februari harga santan tembus Rp45.000 per kilogramnya.

Menurut beberpa sumber kenaikan harga santan ini disebabkan mahalnya biaya pengiriman kelapa dari luar daerah untuk masuk ke Batam. Sedangkan persediaan santan di Batam sendiri sedang mengalami kelangkaan.

Menjadi Bahan Evaluasi

Mekanisme pasar seperti fenomena naiknya harga kebutuhan pokok menjelang hari-hari besar selalu saja berulang. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi oleh kenaikan gaji membuat masyarakat semakin merasakan sempitnya kehidupan saat ini. Belum lagi biaya pendidikan dan kesehatan yang makin hari makin mencekik.

Ironisnya negeri yang kaya dengan berbagai sumber daya alam baik dari tambang, hasil laut, perkebunan dan hutan, nyatanya belum mampu berswasembada pangan dengan totalitas. Buktinya masyarakat masih merogoh kocek lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Mekanisme pasar yang masih semerawut dan para oknum yang menguasai pasar seperti praktik monopoli, menimbun barang dan curang terhadap timbangan, tentunya menambah deretan masalah yang akhirnya membuat harga-harga kebutuhan pokok melonjak dengan tajam.

Watak Ekonomi Kapitalis

Ekonomi kapitalisme pada dasarnya mengacu bahwa pemilik modal yang besar akan menguasai pasar. Pendistribusian barang dikontrol para pemilik modal sehingga berpotensi menimbulkan berbagai kecurangan dan kendala dalam pendistribusian barang.

Berbeda dengan ekonomi berbasis Islam. Negara atau pemerintah wajib mengontrol pendistribusian barang sampai ke tengah-tengah masyarakat dengan harga yang terjangkau. Negara atau pemerintah setempat tidak boleh lengah terhadap kontrolnya atau berlepas tangan menyerahkan pendistribusian barang kepada pihak pemilik modal. Jika kontrol yang lemah dibiarkan maka fenomena naiknya barang-barang kebutuhan pokok akan terus berulang.

Dalam ekonom Islam, ada yang namanya “qadhi hisbah”  yakni seorang hakim yang bertugas mengontrol jalannya pasar dan memberi hukuman yang tegas bagi pelaku kecurangan atau yang “bermain” dalam mekanisme pasar.

Sudah saatnya kita berbenah dan melakukan evaluasi terkait penerapan sistem ekonomi hari ini demi kesejahteraan seluruh masyarakat.*

Penulis dan Pengamat Permasalahan Sosial bermastautin di Batam.