Yusril Nilai Tumpang Tindih Kewenangan Keamanan Laut Perlu Revisi UU

Yusril Ihza Mahendra. (Foto: Repro)

J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Masih terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Sejumlah institusi seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut, Polisi Air Udara (Polairud) di bawah Polri, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kewenangan yang hampir serupa dalam pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia.

Menyikapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Prof. Yusril Ihza Mahendra menilai perlu adanya pembahasan mengenai pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut guna mengatasi ketidaksinkronan regulasi yang ada.

“Urgensi ini muncul karena banyaknya regulasi, lebih dari 20 peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antar peraturan yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga,” ujar Yusril dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025.

Yusril menekankan perlunya konsolidasi kelembagaan di pemerintahan agar setiap institusi memiliki kewenangan yang jelas dalam menjaga kedaulatan laut. Ia juga mengusulkan efisiensi dalam pembagian tugas antara Bakamla dan Polairud, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan operasional di lapangan.

Bahkan, menurutnya, tidak menutup kemungkinan bahwa di masa mendatang hanya akan ada satu lembaga yang memiliki kewenangan penuh atas pengamanan laut Indonesia.

“Apakah suatu saat nanti kita akan memiliki satu lembaga dengan kewenangan yang mencakup berbagai instansi agar lebih efisien dan efektif dalam menegakkan hukum di laut? Ini perlu dipertimbangkan,” tuturnya.

Yusril juga menyoroti langkah pemerintah dalam menerapkan efisiensi anggaran, yang menurutnya dapat menjadi momentum untuk menyelesaikan tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

“Dengan adanya penghematan anggaran yang tengah dilakukan pemerintah, barangkali kita bisa menyelesaikan permasalahan tumpang tindih ini bersama,” pungkasnya.

Editor: Agung