J5NEWSROOM.COM, Yogyakarta – Sekitar seribu mahasiswa berpawai di Yogyakarta dengan mengenakan pakaian hitam, membawa poster dan spanduk sambil meneriakkan tuntutan perubahan, empat bulan setelah Prabowo menjabat sebagai presiden. Aksi protes serupa juga terjadi di berbagai kota besar, termasuk Jakarta, Medan, dan Makassar.
Gerakan “Indonesia Gelap” yang menyoroti kekhawatiran mengenai pemangkasan anggaran pendidikan mendapat perhatian luas di media sosial. Tagar ini bersaing dengan “Kabur Aja Dulu”, yang berisi diskusi mengenai cara bekerja dan tinggal di luar negeri.
Herianto, pemimpin mahasiswa di Jakarta, mengatakan bahwa protes ini dipicu oleh kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan setelah Prabowo memerintahkan penghematan lebih dari Rp310 triliun untuk membiayai program-programnya, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut Indonesia tengah memasuki masa sulit akibat kebijakan yang tidak jelas bagi masyarakat.
Di Yogyakarta, Mustufa, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, menyampaikan bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan masyarakat berpotensi terdampak akibat alokasi dana untuk program makan gratis. Hal senada disampaikan Hasrul, Ketua Serikat Mahasiswa Universitas Negeri Makassar, yang menilai bahwa program tersebut perlu dievaluasi karena dianggap tidak efektif dan membebani APBN.
Sementara itu, Rahman Hakim, mahasiswa Universitas Bung Karno, Jakarta, mendesak Prabowo untuk turun langsung melihat kondisi masyarakat. Ia menyoroti kenaikan harga pangan dan BBM, serta semakin sulitnya akses pendidikan.
Menanggapi aksi ini, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah telah menerima tuntutan mahasiswa dan akan mempelajarinya. Kantor Staf Presiden (KSP) juga menyatakan bahwa perubahan pendanaan tidak akan berdampak pada sektor pendidikan dan kesejahteraan guru. Namun, kekhawatiran tetap muncul seiring dengan kebijakan penghematan yang dilakukan berbagai kementerian.
Selain anggaran pendidikan, mahasiswa juga memprotes peralihan peran militer ke sipil serta pengurangan subsidi gas untuk kebutuhan rumah tangga.
Meskipun terjadi gelombang protes, Prabowo masih mempertahankan tingkat popularitas tinggi, dengan dukungan mencapai hampir 80 persen dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia. Namun, Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, memperingatkan bahwa kebijakan pemotongan anggaran dapat memicu kecemasan di kalangan kelas menengah dan berpotensi menurunkan popularitas presiden jika tidak ditangani dengan baik.
Demonstrasi ini menjadi yang terbesar sejak Agustus lalu, sebelum Prabowo menjabat, ketika ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan untuk menolak revisi undang-undang pemilu yang akhirnya ditunda DPR.
Editor: Agung
