J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa KPK harus memproses semua pengaduan masyarakat agar tidak dianggap tebang pilih dalam penegakan hukum.

Menurut Jamiluddin, jika laporan tersebut tidak terbukti, KPK dapat menjelaskan kepada publik secara transparan. Namun, jika ditemukan cukup bukti, maka lembaga antirasuah itu harus berani menindaklanjuti kasus hingga tuntas. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kredibilitas KPK dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga meminta KPK untuk memeriksa keluarga Jokowi dalam rangka penegakan hukum yang adil. Namun, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa langsung melakukan pemeriksaan tanpa adanya laporan resmi yang disertai bukti.

Permintaan pemeriksaan terhadap keluarga Jokowi mencuat kembali setelah Hasto resmi ditahan oleh KPK pada Kamis malam, 20 Februari 2025. Dalam pernyataannya sebelum masuk ke mobil tahanan, Hasto berharap KPK menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk dengan memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI tersebut.

Sejumlah laporan terkait dugaan KKN keluarga Jokowi sebelumnya telah masuk ke KPK, termasuk dari Nurani ’98 pada Januari 2022 dan TPDI pada Oktober 2024. Selain itu, ada pula laporan mengenai dugaan gratifikasi berupa penggunaan jet pribadi mewah oleh Kaesang Pangarep serta munculnya istilah “Blok Medan” dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, yang diduga terkait dengan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution.

Dengan adanya berbagai laporan tersebut, publik menantikan langkah KPK dalam memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara transparan dan adil.

Editor: Agung