J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Mayoritas penduduk Indonesia masih tergolong miskin apabila dihitung berdasarkan standar garis kemiskinan global versi Bank Dunia. Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, Bank Dunia mencatat angka kemiskinan Indonesia mencapai 60,3% dari total populasi, atau sekitar 172 juta jiwa.
Laporan tersebut menggunakan standar ambang batas kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah-atas, yakni sebesar US$6,85 per kapita per hari, atau setara Rp115.278 per hari (mengacu pada kurs JISDOR per 25 April 2025 sebesar Rp16.829 per dolar AS). Artinya, masyarakat dengan pengeluaran di bawah angka tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Sebagai perbandingan, jumlah penduduk Indonesia pada 2024 mencapai 285,1 juta jiwa menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Bank Dunia telah menetapkan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah-atas sejak 2023, seiring capaian pendapatan nasional bruto (GNI) sebesar US$4.580 per kapita. Dalam klasifikasinya, Bank Dunia memasukkan negara ke dalam kelompok ini jika memiliki GNI antara US$4.466 hingga US$13.845 per kapita.
Bank Dunia juga memproyeksikan tingkat kemiskinan Indonesia akan menurun secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan:
58,7% pada 2025
57,2% pada 2026
55,5% pada 2027
Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN
Tingkat kemiskinan 60,3% membuat Indonesia berada di posisi tertinggi kedua di Asia Tenggara berdasarkan standar Bank Dunia, hanya di bawah Laos (68,5%). Negara tetangga lainnya tercatat jauh lebih rendah:
1. Malaysia: 1,3%
2. Thailand: 7,1%
3. Vietnam: 18,2%
4. Filipina: 50,6%
Bank Dunia tidak mencantumkan data untuk Kamboja dan Myanmar dalam laporan ini.
Beda Standar Bank Dunia dan BPS
Angka kemiskinan versi Bank Dunia jauh berbeda dengan data dari BPS. Pada September 2024, BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 24,06 juta jiwa atau 8,57% dari total populasi—angka terendah sejak 1960.
Garis kemiskinan versi BPS pada periode tersebut ditetapkan sebesar Rp595.242 per kapita per bulan, naik 2,21% dari Maret 2024 yang sebesar Rp583.932 per kapita.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan dalam konferensi pers pada 15 Januari 2025 bahwa perbedaan angka kemiskinan ini disebabkan oleh perbedaan metodologi dan standar garis kemiskinan yang digunakan.
Sumber: Bisnis.com
Editor: Agung
