J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda kepada dua perusahaan yang terbukti melakukan persekongkolan dalam tender pengadaan transportasi darat untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Putusan ini dibacakan pada Selasa, 22 Juli 2025, di kantor pusat KPPU, Jakarta.

Dalam sidang pembacaan putusan perkara Nomor 14/KPPU-L/2024, Majelis Komisi menyatakan PT CRRC Sifang Indonesia (Terlapor I) dan PT Anugerah Logistik Prestasindo (Terlapor II) terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Kedua terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persekongkolan dalam proses tender,” demikian disampaikan Majelis Komisi dalam amar putusan.

Sebagai konsekuensi hukum, KPPU menghukum masing-masing terlapor untuk membayar denda administratif sebesar Rp 2 miliar. Total denda yang dijatuhkan mencapai Rp 4 miliar dan harus disetor ke kas negara sebagai penerimaan pendapatan dari pelanggaran di bidang persaingan usaha.

Denda tersebut wajib dibayarkan paling lambat 30 hari setelah para terlapor menerima pemberitahuan putusan, jika mereka tidak mengajukan keberatan. Namun, apabila para terlapor berniat menempuh upaya hukum, maka keduanya diwajibkan menyerahkan jaminan bank sebesar 20 persen dari total nilai denda, paling lambat 14 hari sejak pemberitahuan putusan diterima.

Perkara ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya pelanggaran dalam proses tender pengadaan transportasi darat guna mendukung pengadaan Electric Multiple Unit (EMU) pada proyek strategis nasional tersebut.

Putusan ini menegaskan kembali komitmen KPPU dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktik-praktik kartel dalam proyek infrastruktur besar.

Editor: Agung