J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pendanaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan mengganggu likuiditas perbankan nasional. Program ini akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), bukan dari Dana Pihak Ketiga (DPK) di bank.

Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Senin, 28 Juli 2025, Sri Mulyani menjelaskan bahwa dana SAL yang tersimpan di Bank Indonesia akan disalurkan terlebih dahulu ke perbankan melalui fasilitas pinjaman, kemudian baru diberikan kepada koperasi.

Target pemerintah adalah menjangkau sekitar 80.000 koperasi di desa dan kelurahan dengan total pembiayaan mencapai Rp400 triliun. Anggaran ini diambil dari SAL APBN 2024 yang tercatat sebesar Rp457,5 triliun. Penempatan dana ke bank justru akan memperkuat likuiditas perbankan, karena bank menerima dana terlebih dahulu sebelum menyalurkannya ke koperasi dalam bentuk pinjaman.

Menurut Sri Mulyani, biaya penempatan dana ini juga tergolong murah, sehingga tidak membebani bank. Dana akan disalurkan melalui empat bank nasional, yakni BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Ia menegaskan, prinsip kehati-hatian tetap menjadi prioritas dalam proses penyaluran.

“Bukan soal jatah untuk koperasi, tetapi harus dilakukan uji kelayakan yang tepat agar pinjaman benar-benar berkontribusi pada pembangunan ekonomi desa dan kelurahan,” pungkasnya.

Editor: Agung